Program Kemendes Harus Tepat Sasaran

20-11-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Foto : Runi/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, anggaran serta program kerja yang ada pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) harus tepat sasaran, terutama dalam pembangunan daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Kemendes PDTT menjadi ujung tombak negara dalam pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di desa.

 

“Maka dari itu Kemendes PDTT harus membuat roadmap yang tepat sasaran dalam mengentaskan 3T," ungkap Mulyadi saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar beserta jajaran, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

 

Selain roadmap, lanjut Mulyadi, koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah juga menjadi hal yang penting dalam mengentaskan masalah di daerah 3T. “Koordinasi menjadi hal yang mahal di negeri ini, padahal ini penting. Sehingga, Kabupaten Bogor yang radiusnya tidak jauh dari Ibu Kota tidak lagi masuk dalam kategori tertinggal, miris ini Pak. Ke depan, koordinasi harus dimasifkan sehingga perlu pembenahan terarah,” jelasnya.  

 

Sementara terkait Dana Desa, legislator Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Barat V itu  berharap Dana Desa bisa menjadi stimulus yang  mampu menghidupkan desa, bukan malah menjadi momok yang menakutkan bagi kepala daerah (kades). Apalagi, besaran Dana Desa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

 

“Takut melakukan kesalahan dan akhirnya terjerat pidana korupsi, hampir selalu membayangi para kepala Pemerintah di tingkat desa. Maka sosialisasi, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana harus dimasifkan agar pembangunan desa ini menjadi optimal,” ungkapnya, seraya mengingatkan Pemerintah untuk masif melakukan monitoring melalui teknologi informasi. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...