Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi (Baleg) Setjen dan BK DPR RI Widiharto menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Foto : Arief/mr

Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislasi (Baleg) Setjen dan BK DPR RI Widiharto menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka konsultasi terkait beberapa permasalahan diantaranya tentang pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tata tertib rapat hingga rapat paripurna yang tidak kuorum. Kunjungan DPRD Kab. Bangka Selatan tersebut kunjungan perdana setelah dilantik menjadi Anggota Dewan pada September lalu.

Widiharto menuturkan masalah yang disampaikan DPRD Kabupaten Bangka Selatan adalah ketika para Anggota DPRD tidak ingin mematuhi hasil Rapat Paripurna, dengan alasan pada saat Rapat Paripurna angota tersebut tidak hadir. Ketidakpatuhan atau ketidaksetujuan tersebut jug ditengarai dari hasil rapat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan bertentangan dengan keputusan partai.

“Harusnya hal tersebut menjadikan perhatian, meskipun aspirasi tersebut tidak sesuai dengan aspirasi dapil ataupun berdampak negatif, harusnya Anggota DPRD hadir. Karena ketika memperjuangkan aspirasi, terkadang ada pengambilan keputusan melalui voting, bisa juga jika tidak setuju Anggota DPRD bisa Walkouts sebagai wujud pertanggungjawaban akan tidak setujunya hasil rapat tersebut,” tutur Widiharto di Kompleks Parlemen, Kamis (17/10/2019).

Widiharto juga menjelaskan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP, terutama mengenai sistem pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) secara berkelanjutan atau disebut carry over. Perubahan RUU tersebut bertujuan Undang-Undang yang tidak selesai dalam satu periode bisa dilanjutkan ke periode yang kan datang.

“Proses pembentukan undang-undang yang sudah menghabiskan banyak waktu dan ide serta gagasan ketika belum selesai dalam satu periode maka bisa dilanjutkan periode selanjutnya, hal tersebut sangat berguna karena tinggal melanjutkan poin-poin yang krusial dan langsung disepakati untuk diparipurnakan,” tutur Widiharto

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi menuturkan kunnjungn ini sebagai ajang untuk mendapatkan masukan dan konsultasi terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga permasalahan yang ditemuinya saat periode sebelumnya waktu menjabat sebagai Anggota DPRD.

“Kami juga menemui masalah saat menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus di Bangka Selatan yang sudah menyerap banyak anggaran namun tidak selesai pembangunannya. Dalam perjalanannya pihak pemerintah malah menunjuk pihak swasta tanpa sepengetahuan DPRD, padahal setiap pengambilan keputusan kepala daerah dengan pihak ke-3 harus dapat persetujuan Anggota DPRD, dari hasil kunjungan ini mungkin kami akan membentuk Pantia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki permasalahan ini,” tutup Erwin. (rh/es)