PERLU ADA GUDANG KHUSUS BAGI PETANI DI YOGYAKARTA

18-03-2009 / KOMISI VI
Ketua Tim Kunker Komisi VI ke Yogyakarta Totok Daryanto (F-PAN) menilai perlu ada gudang khusus bagi petani. Hal itu diungkapnya saat pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X di kantor Gubernur, Selasa (10/3). “Tahun ini sebetulnya ada rencana untuk membuat pilot project membangun satu gudang untuk kepentingan petani,” katanya. Menurutnya, sebelum membangun gudang khusus bagi petani dalam menyimpan hasil panen, lebih baik pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang Sistem Resi Gudang. UU tersebut perlu lebih gencar disosialisasikan di Yogyakarta karena selama disahkan baru sekali dilakukan sosialisasi. “Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang itu disosialisasikan baru sekali di Yogyakarta,” jelasnya seraya menambahkan perlu lebih giat lagi disosialisasikan di wilayah itu. Totok menilai usul Sultan untuk memanfaatkan gudang-gudang yang tersedia dipergunakan sesuai Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang. Sementara itu, anggota Tim Kunker Soekardjo Hardjosoewirjo (F-PDIP) berharap UU Sistem Resi Gudang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Yogyakarta terutama petani. “DPR sudah memproduksi Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang yang sebenarnya menjadi intermedia kepada para petani untuk menyimpan barangnya disitu,” katanya. Dalam pertemuan itu, Sultan berharap pemerintah melalui Menteri Koperasi Suryadharma Ali dapat memberi kemudahan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan gudang-gudang koperasi yang tidak dimanfaatkan. “Itu yang kita pakai. Jadi per kecamatan ada lumbung tapi sifatnya lumbung gabah,” ujarnya. Sultan menjelaskan tidak perlu kuatir bila hasil petani di simpan di gudang khusus. Menurutnya, hal itu tidak akan mengganggu harga pasaran. “Sebagai dasar pengendali harga gabah di Yogya. Ini hanya untuk menjaga harga bukan untuk memenuhi kebutuhan stock beras, jadi tetap yang disimpan itu gabah,” jelasnya. Ia menambahkan, hasil petani berupa jagung atau gabah diharapkan dapat disimpan di gudang di luar gudang milik Bulog. “Dimana akan kita simpan bentuk gabah petani di luar Bulog. Bisa tidak,” ucap Gubernur Yogya seraya berharap pemerintah dapat menyetujuinya. Pupuk Organik Sultan Hamengkubuwono di hadapan Tim Kunker Komisi VI ke Yogyakarta menilai, khusus di wilayahnya, keberadaan pupuk organik harus tetap dijaga. Petani di Yogya dalam menjalankan pertanian cukup bergantung pada pupuk organik. “Yang penting bagi saya adalah bagaimana di Yogya ini potensi pupuk organik ini harus tumbuh, biarpun pemerintah sendiri dalam hal ini Departemen Pertanian belum punya akses yang demikian jauh menyangkut pupuk organik,” katanya. Untuk menjaga stok pupuk organik agar tidak langka, pemerintah provinsi Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Petrokimia Gresik untuk mendirikan pabrik di setiap kabupaten. “Kita sudah bekerjasama dengan Petro Kimia Gresik, dimana kami minta untuk sharing dengan perusahaan yang ada di setiap kabupaten itu untuk mendirikan pabrik pupuk organik,” jelas Sultan. Lebih jauh, ia berharap penggunaan pupuk organik dapat lebih meningkat karena mempengaruhi hasil panen petani. Dengan menggunakan pupuk organik, hasil panen akan lebih baik dan harga jual lebih tinggi. “Petani menikmati harga yang jauh lebih tinggi dengan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk urea,” katanya. “Harapan saya dengan pupuk organik supaya mereka (petani) menikmati harga yang jauh lebih bagus. Selama lima tahun ini tidak menikmati harga yang rendah,” jelas Sultan. (iwan)
BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...