Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo Foto: Azka/mr

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai langkah BAKN untuk menghimpun ide dan gagasan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK menyangkut pengelolaan keuangan di lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, BAKN juga memiliki tugas menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK.

“Tugas kami di BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, serta menindak lanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil pemeriksaan BPK,” ujar Andreas usai membuka seminar, Rabu (20/08/2019), di Gedung Pustakaloka, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, ia pun mendorong agar BPK bisa memulai audit keuangan yang mengarah pada performance audit. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sistem laporan audit yang tepat sasaran dan bermanfaat dalam menelaah akuntansi keuangan.

“Kami mendorong BPK mulai mengarah pada performance audit, karena ini adalah yang sangat penting bagaimana setiap Rp 1 yang dikeluarkan itu ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat,” terang Andreas.

Melihat kompleksitas perekonomian saat ini, BAKN pun ke depan akan lebih memperkuat basis data dan mencari sebuah produktivitas kebijakan yang perlu diperkuat. Ikhtiar ini dilandaskan bahwa pajak adalah harga yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“BAKN akan melihat ke depan, bukan mencari kesalahan tapi mencari kebijakan apa yang perlu diperkuat, yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Dan terakhir bahwa pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk masyarakat yang beradab,” tutur Andreas.

Seminar ini pun berlangsung secara dinamis dan diwarnai berbagai pertanyaan dari peserta. Turut serta dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota BPK Bahrullah Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara. (hs/mh)