Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba

09-08-2019 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban Foto : Grace/mr

 

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban mengusulkan dibentuknya suatu Badan Pengembangan  Kawasan Danau Toba yang akan menggantikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini. Dengan kelembagaan tersebut, diharapkan pembangunan pariwisata tidak hanya terfokus pada wilayah sekitar Danau Tobanya saja, tetapi merata di 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

 

“Seharusnya BPODT itu menjadi badan pengembangan wilayah seperti Suramadu. Di sana ada 7 Kabupaten, jadi kalau hanya otorita, itu otorita yang mana?” kata Sahat seolah bertanya usai audiensi Komisi V DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bupati Dairi dan Bupati Karo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

 

Badan Pengembangan Kawasan Danau Toba yang dimaksud semestinya dikepalai Kepala Badan, bukan Direktur Utama (Dirut), sehingga Kepala Badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, dia yang akan mengkordinasikan kepala – kepala daerah di Kawasan Danau Toba tersebut dalam rangka membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

 

“Katakanlah seperti Suramadu, ini harus benar-benar diketuai oleh Kepala Badan sehingga bertanggung jawab penuh kepada Presiden,” tambah legislator Fraksi Partai Nasdem itu. Sama seperti Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, nantinya badan ini akan bermitra dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.

 

Mengingat, danau kawasan pariwisata Danau Toba merupakan prioritas pemerintah untuk menggenjot wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain mengusulkan perubahan kelembagaan, Sahat juga menambahkan perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik wisatawan domestik. Ia berharap dari jalan lingkar luar yang terhubung ke seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba dibangun berbagai fasilitas.

 

Ibarat jari-jari, disetiap ujungnya dibangun dermaga dan fasilitas tempat ibadah untuk wisatawan muslim. Ia juga menyarankan ada menara pandang yang dibangun di lingkar luar Kawasan Danau Toba. “Jadi, yang pertama-tama wisatawan domestik yang kita tarik dulu. Jangan terlalu mengharap kehadiran turis mancanegara. Kita (domestik) dulu saja,” tutup legislator dapil Sumatera Utara itu. (ann,gre/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...