PLN Perlu Miliki Sistem yang Mampu Minimalisasi Gangguan Listrik

05-08-2019 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu. Foto: Kresno/rni

 

Peristiwa pemadaman listrik secara luas di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat hendaknya dapat dijadikan sebuah pembelajaran. PLN seharusnya memiliki sistem yang bisa meminimalisasi dampak pemadaman berskala luas. Demikian dikatakan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menanggapi kejadian pemadaman listrik massal tersebut.

 

"Saya mendorong supaya PLN memiliki desain kalau ada masalah hendaknya dampaknya jangan begitu luas, harus ada sistem yang bisa mengatur," kata Gus Irawan di Jakarta, Minggu (4/8/2019).

 

Adapun sistem yang dimaksudkan Gus Irawan adalah cabang-cabang PLN harus bisa mengantisipasi jika terjadi gangguan listrik sehingga tidak menimbulkan masalah begitu luas. "PLN harus belajar dari setiap kejadian, ini sesuatu yang tidak kita harapkan, PLN merugi, masyarakat merugi, industri merugi," ujar politisi Fraksi Gerindra itu.

 

Dikatakannya, Komisi VII DPR RI akan memanggil pihak PT. PLN (Persero) untuk memastikan pokok permasalahan yang terjadi serta mencarikan solusinya supaya permasalahan tersebut terulang kembali.

 

Gus Irawan menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari pihak PLN, gangguan terjadi pada transmisi tegangan tinggi di Pemalang, Jawa Tengah, dimana ada jaringan yang terputus. Sejumlah pembangkit listrik cadangan mengalami gangguan, sehingga membuat beban di Suralaya menjadi sangat tinggi dan menyebabkan terjadi trip (terputus).

 

"Semua cadangan sudah dimanfaatkan oleh PLN untuk mengatasi pemadaman, yakni di Tanjung Priok, Muara Karang dan Lontar Provinsi Banten. Akan tetapi kondisi pembangkit tersebut karena sebagai cadangan posisinya dalam kondisi off (mati) sehingga kalau diaktifkan membutuhkan waktu,” pungkasnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...