Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil (kanan) Foto : Jaka/mr

Alokasi anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian RI (Polri) jadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Pasalnya, pagu anggaran 2020 yang disampaikan dua lembaga tersebut dinilai belum ideal untuk mencapai kinerja yang baik. Banyak jaksa penuntut mengeluhkan anggaran yang minim. Padahal, mereka diserahkan banyak kasus untuk diselesaikan.

“Jaksa di lapangan banyak mengeluh. Mereka diberi anggaran untuk tangani 1-2 kasus. Nyatanya, mereka banyak diberi kasus. Pasti mereka kewalahan. Dari mana untuk membiayai semua ini,” kilah Nasir saat Rapat Dengar Pendapat pembahasan anggaran Kejagung dan Polri, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin itu, dihadiri Wakil Jaksa Agung dan Wakil Kapolri. Kedua pemimpin lembaga tersebut berhalangan hadir. Nasir kemudian melanjutkan, Komisi III DPR RI perlu memikirkan kekurangan anggaran bagi Kejagung yang belum ideal ini. Bila kelak masih dibutuhkan tambahan anggaran, Komisi III DPR RI bisa memperjuangkannya.

Begitu pula, lanjut politisi PKS itu, anggaran Polri perlu mendapat perhatian serius Komisi III DPR. Apalagi, pada 2025 Polri harus menjadi part excellence. “Alokasi anggaran yang sudah disampaikan ini apakah sudah memadai untuk mencapai target grand strategic itu. Kalau kurang, kita berusaha akan menambah. Ini bukan soal lebih dan kurang, bukan pula banyak dan sedikit. Tapi bagaimana grand strategic itu bisa diwujudkan,” imbuhnya.

Sementara dalam pagu indikatif yang disampaikan ke Komisi III DPR RI, anggaran tahun 2020 untuk Kejagung sebesar Rp 6,725 triliun. Anggaran tersebut lebih besar daripada 2019 yang sebesar Rp 6,346 triliun. Sementara Polri mendapat anggaran Rp 89,73 triliun. Anggaran 2020 itu juga naik dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp 86,187 triliun. (mh/sf)