Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis bersama Pimpinan lainya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Foto: Tresna/rni

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengingatkan, pembangunan dan perkembangan Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodetabek harus benar-benar terintegrasi, dengan tetap mempertimbangkan berbagai persoalan yang mengikuti dalam perkembangannya, seperti pemanfaatan, pemeliharaan dan aspek komersial. Menurutnya, pembangunan LRT di Palembang dapat dijadikan pengalaman dan pengingat, terkait keengganan penumpang tidak menggunakan moda transportasi tersebut.

“Harus bisa dipikirkan pembangunan LRT yang sedang lagi dibangun di Jakarta ini. Jangan sampai di Jabodetabek (terjadi) seperti di Palembang, itu juga sama persoalannya,” kata Fary saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2019).

Legislator Partai Gerindra itu berharap pasca peresmian MRT Jakarta, masyarakat akan menjadi semakin dimudahkan dengan beragam moda transportasi massal. Selain itu, ia juga mengingatkan Kepala BPTJ dan Dirjen Perkeretaapian agar benar-benar serius dalam mengintegrasikan moda transportasi tersebut. Sehingga, jangan sampai setelah pembangunan, pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan dan tidak diikuti dengan adanya penumpang yang menggunakan moda transportasi tersebut.

“Kita mau supaya kereta api terus berkembang. Jangan sampai hanya kita bangun, kemudian pemanfaatannya tidak begitu diikuti oleh penumpang dan juga tujuan dalam rangka untuk mengurangi presentasi kemacetan,” pesan legislator dapil NTT II itu. Diketahui,  MRT dan LRT merupakan moda transportasi perkeretaapian terpadu yang dapat menghubungkan suatu kota dengan kota-kota disekitarnya. Pembangunan MRT dan LRT dinilai sebagai upaya pemerintah dalam penguatan layanan moda transportasi massal dan fasilitas publik. (srw/sf)