Komisi IV Apresiasi Realisasi Serapan Anggaran KLHK 2018
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Foto: Gerladi/rni
Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi serapan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun anggaran 2018 sebesar 88,82 persen. Anggaran yang diserap tersebut juga termasuk anggaran dari Badan Restorasi Gambut.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyampaikan, Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi kinerja Menteri LHK beserta jajarannya yang menurutnya sangat kooperatif, serta rajin melaporkan hal-hal baik teknis dan juga isu krusial. Hal tersebut ia utarakan ketika memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
“Apresiasi kami tujukan khususnya kepada seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja mereka yang selalu kooperatif dengan Komisi IV, serta berhasil merealisasikan serapan APBN tahun 2018 sebesar 88,82 persen atau 7,159T dari 8,060T,” sebut Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Kemudian Edhy mendorong KLHK dan Badan Restorasi Gambut untuk memprioritaskan program-program kerakyatan pada APBN tahun 2019 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Di samping itu, ia juga meminta KLHK agar meningkatkan program kawasan perlindungan kawasan hutan.
“Kami Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar meningkatkan program perlindungan kawasan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan dan lahan,” imbuh legislator dapil Sumatera Selatan itu.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV dan KLHK juga membahas isu terbaru mengenai banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pembahasan tersebut menghasilkan dukungan Komisi IV DPR RI terhadap upaya-upaya penanganan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS). (er/sf)