Pemerintah Harus Dukung Industri Strategis Anak Bangsa

13-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Slamet memberikan keterangan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Barata Indonesia (Persero) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Foto: Chasbi/rni

 

Anggota Komisi VI DPR RI Slamet memberikan apresiasi atas perkembangan PT. Barata Indonesia (Persero). Menurutnya, perusahaan ini merupakan industri strategis yang harus didukung oleh pemerintah. Ia mengaku tak mempermasalahkan kuantitas keuntungan yang yang didapatkan PT. Barata Indonesia (Persero). Ia cenderung melihat upaya industri anak bangsa ini dalam meminimalisir ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.

 

Hal itu ia ungkapkan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Barata Indonesia (Persero) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/3/2019). Kunspek ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Menurut Slamet, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri.

 

“Salah satunya saya melihat ada produk hasil PT. Barata Indonesia untuk pabrik semen sudah bisa diekspor ke Maroko. Tetapi saya melihat di lapangan, ada pabrik semen dari luar negeri yang mendirikan investasi di Indonesia dengan membawa seluruh komponen dari negera mereka,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Menurutnya, regulasi terkait perusahaan asing itu dapat ditekan oleh pemerintah. Bahwasannya pihak asing dapat mendirikan pabrik di Indonesia, tetapi untuk komponen pembangunannya menggunakan produk Indonesia itu sendiri. Apalagi, hasil produk anak negeri memang tidak main-main. Termasuk juga bantalan kereta api yang diekspor hingga Amerika Serikat.

 

“Harus ada regulasi yang memberikan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Apalagi ini merupakan hasil karya anak bangsa kita, kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Komisi VI DPR RI sudah hadir dan mendukung industri strategis ini tinggal bagaimana pemerintah untuk hadir menguatkan hal tersebut,” tutup legislator dapil Jawa Barat IV itu. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...