Komisi IX Dorong Pemerintah Benahi BLK

13-03-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IX berfoto bersama jajaran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timurusai mengikuti pertemuan. Foto: Andri/rni

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mendesak pemerintah untuk mencari solusi dan terobosan baru untuk membenahi Balai Latihan Kerja (BLK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan saat ini, ada 281 BLK di seluruh Indonesia. 19 diantaranya adalah BLK milik Kemenaker, sedangkan sisanya 262 dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sayangnya yang berjalan dengan baik hanya 10 persen.

 

“Saya khawatir, visi untuk memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak berjalan dengan baik. Apalagi kita akan memasuki Revolusi Industri 4.0, ketika manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tetapi dengan robot, sehingga harus dicarikan metode baru untuk membenahi ini,” ungkap Irgan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/3/2019).

 

Menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, tidak ada gunanya jika daerah mempunyai jalan bagus dan kota yang bersih, tapi angkatan kerjanya tidak mempunyai keterampilan. Ia menilai, hal ini bisa berbahaya di masa depan,  karena membengkaknya pengangguran akibat penerapan digitalisasi industri online yang menggantikan tenaga manusia.

 

“Hal ini harus segera dicarikan penyelesaian masalah pengangguran ini, maka pemda harus memberi perhatian kepada BLK sebagai tempat melatih masyarakat untuk bisa menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Di sini juga Kemenaker harus memberikan supervisinya dengan baik, skema pelatihan, modul, pilihan jurusan dan potensi daerah harus dikembangkan,” tegas legislator dapil Banten itu.

 

BLK daerah, kata Irgan, harus melakukan seperti BLK Pusat 3R, yaitu rebranding, revitalisasi dan reorientasi. Jika BLK punya banyak jurusan, cukup 3-4 jurusan yang diberi pendidikan secara masif. “Bahkan istilah sekarang triple skill. Up skill untuk yang punya skill, re-skill untuk mereka yang punya skill tertentu. Seperti mekanik otomotif, lalu pindah ke keterampilan las, karena dunia kerja akan selalu dinamis,” saran Irgan.

 

Untuk menarik para pengangguran sekaligus menghidupkan demi keberlanjutan BLK, Irgan mengusulkan BLK di daerah-daerah melakukan kerja sama dengan perusahaan yang sesuai dengan keterampilan yang diajarkan di BLK. Misalnya BLK otomotif, bisa kerja sama saja dengan perusahaan otomotif, sehingga lulusan BLK tersalurkan dengan baik. (man/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...