Komisi VII Dukung Bali Kembangkan Energi Terbarukan

15-02-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali beserta jajaran di Gedung DPRD Bali Foto : Andri/mr

 

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendukung keinginan Gubernur Bali Wayan Koster dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan energi terbarukan (renewable energy) untuk mewujudkan Bali sebagai clean and green energy. Hal ini agar krisis ketersediaan cadangan energi saat ini dapat teratasi.

 

“Dalam roadmap ketahanan energi Indonesia hingga 2025, harus ada energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi mengatasi tingkat kebutuhan energi masyarakat yang makin tinggi,” kata Gus Irawan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali beserta jajaran di Gedung DPRD Bali, Kamis (14/2/2019).

 

Lebih lanjut legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, berbagai regulasi dan kebijakan mulai dirancang Pemerintah Provinsi Bali, satu diantaranya adalah akan diterapkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan berupa sepeda motor dan mobil listrik.

 

“Kita lihat kondisinya, kendaraan bermotor yang kita gunakan menggunakan energi dari minyak mentah. Lantas mesin pembangkit listrik yang dibangun pun dulunya mengutamakan bahan bakar minyak sebagai energi utama,” imbuh Gus Irawan.

 

Legislator dapil Sumatera Utara itu menambahkan, energi yang bersumber dari minyak akan habis 20 hingga 25 tahun lagi. Negara-negara maju pun sudah mencoba berbagai cara memanfaatkan energi alternatif. Hal itu juga yang harus dilakukan oleh Indonesia.

 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan keinginanya soal regulasi penggunaan sepeda motor dan mobil listrik. “Kita akan mengarah ke sana ke depan, mengarah pada penggunaan sepeda motor listrik secara bertahap. Mobil listrik juga,” kata Gubernur Bali.

 

Penerapan regulasi ini, menurutnya, akan diberlakukan secara bertahap dan saat ini masih menunggu regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) dari pemerintah. Gubernur Bali berharap, regulasi ini dapat selesai pada awal Maret 2019 mendatang. (man/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...