Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Philipus Tule. (Foto: Sofyan)

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, dengan adanya kolaborasi penelitian antara Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan universitas, fakultas, lembaga, dan asosiasi yang telah menandatangani nota kesepahaman BK DPR RI diharapkan dapat meningkatkan dukungan kinerja kepada Anggota Dewan. Kolaborasi penelitian itu bukan hanya di Pusat Penelitian BK DPR RI, namun juga dengan 4 Pusat di lingkungan BK DPR RI.

“Kami sudah mendatangi beberapa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di kampus. Di tahun 2019 ini, mungkin kolaborasi terbatas penelitian dulu. Keunggulan masing-masing kampus seperti apa. Data yang sudah baik, bisa kita kolaborasikan. Kolaborasi data itu sangat penting,” kata Indra di sela-sela Rapat Kerja BK DPR RI dan perwakilan universitas, fakultas, lembaga, dan asosiasi yang telah mendatangani nota kesepahaman dengan BK DPR RI, di Tangerang, Banten, Kamis (31/1/2019).

Indra menambahkan, selama ini pihaknya sudah mendatangi berbagai universitas dan lembaga untuk menyerap masukan mengenai penelitian yang bisa dikerjasamakan. Dengan nota kesepahaman ini, pihaknya akan memfokuskan kepada universitas yang sudah menjalin kerja sama ini. Selain itu, dengan adanya Rapat Kerja ini dapat lebih mengkonkritkan berbagai kerja sama yang telah disepakati dalam nota kesepahaman. Tujuan utamanya, pada tahun 2019 ini, dukungan BK DPR RI untuk Dewan semakin meningkat dan lebih nyata.

“Di tahun 2019 ini tentu menjadi momentum tidak sekedar kerja sama dengan Pusat Perancangan Undang-Undang. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kita minta universitas yang mempunyai bidang keahlian tertentu untuk bisa memperkaya dan menajamkan analisis dari BK untuk disumbangkan kepada Dewan. Tentu harapannya produk UU semakin berkualitas. Kan BK isinya banyak orang pintar, tetapi juga tidak semua hal kita ketahui,” tandas Indra.

Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Philipus Tule yang turut hadir menilai, dengan adanya nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan BK DPR RI, menjadi momentum universitas, fakultas, lembaga, dan asosiasi dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik RUU. Bahkan bisa mengkritisi naskah akademik yang sedang disusun. Harapannya, naskah akademik yang akan dibahas oleh Dewan semakin berkualitas dan bermutu. Bahkan, tak ada lagi UU yang di-judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Kami sudah terlibat dengan melakukan diskusi beberapa draf RUU dengan BK. Kami ikut mengkritisi dan berdiskusi tentang RUU Pesantren Pendidikan Keagamaan. Kami memberikan masukan dengan menerjunkan pakar-pakar kami. Yang kami rasakan manfaatnya sekarang, BK lebih banyak melibatkan akademisi dari berbagai universitas. Dengan cara seperti itu, DPR akan menjadi kuat, modern, ahli, bisa memproduksi UU dan melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan dengan baik, karena menguasai berbagai bidang,” papar Philipus.

Turut hadir dalam Rapat Kerja ini, Plt. Kepala BKD DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan 4 Kepala Pusat di lingkungan BK DPR RI lainnya, yakni Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Inosentius Samsul, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Rudi Rochmansyah, Kepala Pusat Kajian Anggaran Asep Ahmad Saefuloh, dan Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Helmizar, serta perwakilan universitas, fakultas, lembaga dan asosiasi yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan BK DPR RI.  (sf)