Legislator Nilai Pendampingan Pekerja Anak di Shelter Belum Optimal

31-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DP RI Ali Mahir. Foto: Ria/od

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah membuka shelter guna memberi pendampingan untuk memfasilitasi pekerja anak penerima manfaat Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Hrapan (PPA-PKH) agar dapat dikembalikan ke dunia pendidikan. Penerima manfaat PPA-PKH mendapat pendampingan selama 10 hari di shelter untuk dikembalikan ke dunia pendidikan atau diberi pelatihan keterampilan.

 

Namun, hal itu mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DP RI Ali Mahir. Legislator Partai NasDem itu menilai durasi kegiatan tersebut dirasa belum optimal, karena waktu pendampingan untuk penerima manfaat PPA-PKH dirasa terlalu singkat. Pembekalan selama 10 hari kepada penerima PKA-PKH dirasa belum optimal.

 

“Pendampingan hanya 10 hari saya rasa belum optimal dalam memberikan pembekalan kepada penerima PPA-PKH,” jelas Ali Mahir usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Disnaker Provinsi Jateng dan sejumlah mitra kerja Komisi IX DPR RI tingkat Provinsi Jateng, di Semarang, Rabu (30/1/2019).

 

Selain melalui pendampingan di shelter, legislator dapil Jateng itu juga mengajak masyarakat khususnya oranng tua untuk memahami pentingnya pendidikan untuk anak di masa depan. “Selain itu,  pemerintah daerah, Disnakertrans, Dinas Sosial, Dinas Kependidikan dan stakeholder terkait perlu meningkatkan koordinasi untuk mengurangi pekerja anak," tegasnya. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...