Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja saat menerima Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kampar Tony Hidayat.Foto :Runi/rni

Pimpinan dan Anggota Komisi D Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mengungkapkan sejumlah permasalahan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Masyarakat Kampar membutuhkan akses yang memadai untuk menghubungkan satu desa ke desa yang lain guna mempermudah kelangsungan aktivitasnya. Pasalnya sampai saat ini masyarakat Kampar masih bergantung hidup pada sungai sebagai jalur transportasi dan kehidupan sehari-hari.

Hal ini dikarenakan jauhnya jarak yang ditempuh jika menggunakan transportasi darat seperti sepeda motor atau mobil, akibat kondisi sebagian jalan yang rusak dan diperparah dengan jalan yang masih berupa tanah, sehingga saat musim hujan tiba, jalanan menjadi licin. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki, hal ini mendorong Komisi D DPRD Kabupaten Kampar untuk menyampaikan langsung aspirasi ini ke DPR RI.

Mendengar gambaran kondisi Kabupaten Kampar, Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja menilai, hal ini membutuhkan penanganan yang cepat. Untuk itu, ia menyarankan DPRD Kampar segera membuat surat tertulis yang ditujukan kepada Komisi V DPR RI agar segera ditindaklanjuti. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar upaya itu berjalan dengan lancar karena kesepakatan bersama.

“Kalau di kami (Setjen dan BK DPR RI) sifatnya hanya menerima. Selanjutnya akan diproses di Komisi V DPR RI yang memang menangani bidang itu. Segera ajukan permohonan agar dilakukan rapat kerja dengan kementerian terkait dan ditinjau langsung,” kata Dimyati usai menerima kunjungan konsultasi Komisi D DPRD Kampar di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kampar Tony Hidayat mengatakan koordinasi DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Keduanya memiliki visi dan misi yang sama. Menurutnya, saat ini DPRD dan Pemkab Kampar sudah memiliki konsep yang sama, sehingga tinggal adanya dorongan dari pusat dan kementerian terkait.

“Harapan kami bisa langsung bertemu dengan para Anggota Dewan DPR RI dari daerah pemilihan Riau II, agar bisa buka diskusi seberapa jauh kebutuhan masyarakat di daerah Kampar. Karena bagaimanapun beliau menjadi bagian dari masyarakat kabupaten
kami,” ungkap Tony. (apr/sf)