Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpit rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaeman beserta jajaran.Foto :Kresno/rni

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meyakini bahwa Kementerian Pertanian lebih paham tentang data lahan pertanian ketimbang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk digunakan sebagai basis penghitungan anggaran 2019. Ia menegaskan tidak ada yang lebih memahami situasi lahan pertanian lebih baik dari pada Kementan. Karena itu, disarankan Kementan agar menggunakan data yang dihasilkan dari lembaganya sendiri.

“Kementan yang lebih tahu. Masa kita meragukan data pertanian Kementan. Yang kami takut nanti, kalau pakai data Kementerian ATR, pegawai Kementan sampai tingkat kabupaten tidak mau merealisasikan karena anggaran yang dipakai itu dianggap menyalahi,” kata Edhy Prabowo dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaeman beserta jajaran di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Legislator Partai Gerindra itu meminta Kementan tidak ragu menyampaikan hitungan dari kementerian teknis terkait kondisi dan data produksi pangan nasional. Hal ini menyangkut perbedaan data antara pendekatan lama dengan pendekatan baru, yakni Kerangka Sampel Area atau KSA yang sempat menjadi polemik.

Secara keseluruhan Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementan selama tahun 2018. Dalam raker ini, Edhy juga berpesan agar produksi gabah dan jagung harus dipertahankan untuk kepentingan bangsa yang lebih luas di tahun 2019.

“Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja dan realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar Rp 21 triliun atau 90,83 persen dari pagu sebesar Rp 24 triliun dan meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang,” tutup Edhy. (hs/sf)