Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berfoto bersama jajaran direksi Garuda Indonesia usai melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait layanan kepada Anggota Dewan di bandara dengan PT. Garuda Indonesia, PT. Gapura Angkasa, PT. Bumi Liputan Jaya, dan Koperasi Karyawan Satya Ardhia PT. Angkasa Pura II.Foto :Kresno/rni

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, DPR RI merupakan salah satu lembaga negara yang membutuhkan persamaan standar pelayanan dengan lembaga negara lainnya. Anggota Dewan memiliki kesetaraan yang sama dengan anggota lembaga negara lainnya, yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik di bandara, baik secara kenyamanan, keamanan, dan kecepatan. Maka, peningkatan prinsip layanan prima perlu terus ditingkatkan.

Hal itu yang melandasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait layanan kepada Anggota Dewan di bandara dengan PT. Garuda Indonesia, PT. Gapura Angkasa, PT. Bumi Liputan Jaya, dan Koperasi Karyawan Satya Ardhia PT. Angkasa Pura II, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1/2019).

“Pelayanan-pelayanan kepada lembaga negara itu tentu berbeda-beda standarnya, tapi ini semua sama-sama lembaga negara. Jadi seharusnya ditingkat pelayanan minimal itu harus memenuhi standar pelayanan. Pertama, DPR mengacu kepada Undang-Undang Protokol Nomor 9, dan yang kedua pada tata tertib DPR dalam pelayanan di bandara. Pokoknya semua prinsip-prinsip layanan prima harus kita lakukan pada Anggota Dewan,” jelas Indra.

Menurut Indra, memang tidak mudah memberikan layanan prima kepada Anggota DPR RI yang jumlahnya mencapai 560 orang, sangat jauh jika dibandingkan dengan anggota lembaga negara lainnya, yang jumlahnya tidak mencapai sebanyak itu. Dengan jumlah personel protokol DPR RI di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 26 orang dan frekuensi penerbangan setiap bulannya yang mencapai 2-3 ribu penerbangan, maka DPR RI membutuhkan bantuan dari stakeholder di bandara, agar para petugas tersebut tetap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan terus menerus kepada Anggota Dewan.

Kendala lain yang biasa dialami oleh Anggota Dewan adalah adanya batasan dalam pengantaran oleh petugas protokol ke area tertentu di bandara, dikarenakan Airport Operator atau Aviation Security (Avsec) yang berada di bawah naungan Angkasa Pura II belum dilakukan kerja sama. Sehingga, kendala ini kerap menjadi catatan dari Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

“Sebenarnya kita sudah komunikasikan juga dengan pihak Angkasa Pura, karena Avsec di bawah koordinasi Angkasa Pura. Ke depannya, kita ingin tentunya standar yang diperbolehkan itu sampai tingkat yang maksimal. Jadi perlakuannya ternyata berbeda-beda setiap lembaga negara. Itu yang kami juga sering diberi catatan oleh BURT, sehingga kami ingin menyempurnakan itu dan kami akan menjemput bola,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan (Director of Services) Garuda Indonesia Nicodemus P. Lampe menyatakan bahwa di tahun ke-4 kerja sama antara DPR RI dan Garuda Indonesia ini berlangsung, Garuda Indonesia akan terus meningkatkan layanan kerja sama menjadi lebih baik lagi. Salah satunya, penjemputan Anggota DPR RI saat tiba di area bandara, hingga menaiki pesawat begitupun kembalinya.

Namun Nico, biasa ia disapa menyarankan, yang terpenting dari adanya kerja sama ini bukan hanya antara operator maskapai seperti Garuda Indonesia saja, melainkan juga dengan operator bandara, dalam hal ini Angkasa Pura II, agar semuanya dapat berjalan lancar dan lebih baik lagi.

“Yang penting menurut saya kerja sama ini harus ditingkatkan tidak hanya dengan Garuda, tapi dengan airport operator. Airport operator itulah termasuk juga otoritas bandara, karena mereka yang mengeluarkan izin pass. Pass itu yang akan menentukan batasan jangkauan pengantaran oleh petugas. Nah itu jadi harus kerja sama dengan airport operator. Ada AP II di wilayah Jakarta, dan AP I di wilayah timur,” tutupnya. (ndy/sf)