Komisi VII Tinjau PLTU Tarahan Lampung

27-11-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Tamsil Lindrung (tengah dari kiri)/Foto:Iwan.A/Iw

 

Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Tarahan PT. PLN (Persero) Provinsi Lampung guna mendapatkan informasi terkini tentang kinerja sistem kelistrikan, khususnya di Lampung, dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada umumnya. PLTU Tarahan Lampung Selatan dinilai berjalan sesuai perencanaan, namun cadangan listrik di Lampung masih rendah.

 

“Cadangan listrik di Lampung sekitar 6 persen yang idealnya minimal sekitar 30 persen. Kami berharap, peninjauan ini mampu menjadi solusi dalam meningkatkan target cadangan listrik ideal 30 persen,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik meinjau PLTU Tarahan, di Lampung Selatan, Senin (26/11/2018).

 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap, berbagai pihak mampu bersinergi dan mendukung program PLN dalam mencapai target ideal cadangan listrik sebesar 30 persen. “Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mendukung program PLN guna mencapai target cadangan listrik yang ideal,” ungkap Tamsil.

 

Di tempat yang sama, Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan mendukung PT. PLN menghasilkan cadangan listrik ideal sebanyak 30 persen. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendukung PLN meningkatkan cadangan listrik. Salah satunya dengan mengundang investor ke Lampung.

 

“Kita terus berupaya dalam mengundang investor ke Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah yang kita miliki. Kita welcome terhadap investor yang ingin membangun tenaga listrik di Lampung,” jelas Taufik kepada Tim Kunspek Komisi VII DPR RI.

 

Sementara Direktur PT. PLN Regional Sumatera Waluyo Kusdwiharto menerangkan cadangan listrik idealnya adalah minimum 30 persen, sedangkan saat ini hanya di bawah 30 persen. “Dalam menangani hal ini, kita terus berupaya membangun pembangkit baru dan menyelesaikan transmisi baru,” pungkas Waluyo. (iw/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...