Humas DPR Kenalkan Produk Digital pada Legal Expo 2018

Kabag Humas Setjen dan BK DPR RI Minarni mensosialisaskan berbagai produk digital DPR RI kepada Menkumham RI. Foto: Andri/jk
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mensosialisaskan berbagai produk digital DPR RI dalam kegiatan Legal Expo 2018 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Kamis-Jumat, 25-26 Oktober 2018.
“Tema utama Legal Expo kali ini adalah Pelayanan dan Pembangunan Hukum di Era Digital. Maka selain melayani masyarakat dalam memberikan informasi yang bersifat publik, kita juga mengenalkan produk digital DPR, hingga aplikasi DPR dalam Genggaman, yakni aplikasi DPR Now!,” jelas Kepala Bagian Humas Setjen dan BK DPR RI Minarni, di sela-sela acara, Kamis (25/10/2018).
Di era digital ini, tambah Minarni, DPR RI sebagai lembaga legislatif juga aktif dalam mengikuti pergerakan zaman melalui media yang dikelola, baik media sosial, media cetak, website (www.dpr.go.id) hingga aplikasi DPR Now!. “Di era digital ini, masyarakat menuntut keterbukaan lembaga, maka kami ikut mem-publish kegiatan melalui media DPR hingga DPR Now,” imbuhnya.
Kehadiran Humas Setjen dan BK DPR RI di Legal Expo dalam rangka mengikuti pameran Humas yang diselenggarakan Kemenkumham dan diikuti sejumlah kementerian, lembaga dan berbagai instansi. Tak hanya itu, lanjut Minarni, Humas DPR RI sebagai penghubung masyarakat ke wakilnya dapat menjadi aspirasi masyarakat.
“Keikutsertaan DPR dalam Legal Expo 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka kita mendekatkan DPR kepada rakyat dan mendekatkan rakyat kepada DPR. Kita akan siap melayani masyarakat dalam memberi informasi yang bersifat publik,” ungkap Minarni.
Karena itu, Tim Humas DPR RI mengajak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk datang ke lokasi pameran. Sebab, stand DPR RI membuka layanan pengaduan publik dan terbuka untuk umum.
“Silahkan saja yang punya kepentingan untuk menyampaikan aspirasinya datang ke booth DPR RI. Kita sangat terbuka apalagi kepada masyarakat yang ingin minta data terkait informasi kegiatan kedewanan,” tutup Minarni. (rnm/sf)