Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi bersama Tim melakukan Kunjungan kerja  ke Desa Sedayu Lawas, Lamongan, pada saat panen raya garam. Foto: Suci/rni

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengharapkan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam juga dapat meningkatkan produksi garam nasional.

“Di Lamongan ada petani garam penerima PUGAR dari KKP. Program ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani garam dan terutama untuk menambah produksi garam nasional.,” kata Viva usai memimpin Tim Kunjungan kerja Komisi IV saat panen raya garam di Desa Sedayu Lawas, Lamongan, Selasa (16/10/2018)

PUGAR merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yang masuk dalam prioritas keempat tentang penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut politisi PAN ini menjelaskan, di Lamongan sedang dikerjakan Sistem Integrasi Tambak Garam Rakyat. “Artinya seluruh lahan milik petani garam dijadikan satu agar efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produksi dengan menggunakan metode Geomembran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan produksi di Lamongan,” jelasnya.

Legislator dapil Lamongan ini menegaskan bahwa PUGAR  ini merupakan program yang bagus dari pemerintah. Ia berharap bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam.melakukan pemberdayaan dan perlindungan petani garam ini bisa terus ditingkatkan.

“Bantuan intensif dari pemerintah sangat diperlukan dalam rangka untuk perluasan lahan, pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas agar garam rakyat ini bisa menjadi produksi nasional dan diharapkan tidak akan impor lagi ke depannya,” harapnya.

Ia menambahkan , Komisi IV terus mendorong agar garam rakyat ini bisa mandiri tidak impor dengan cara petani garam rakyat ini diberdayakan dan dilindungi serta diberikan subsidi, diberikan kemampuan untuk pengembangan teknologi dan utamanya dalam kerangka untuk perlindungan harga. Jangan sampai di saat panen harga turun dan di saat tidak panen harga naik.

“Dalam rangka stabilitas harga pemerintah harus hadir dalam rangka perlindungan petani garam agar mereka terus berproduksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Fadeli mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPR. Menurutnya Lamongan memiliki potensi yang luar biasa namun jika tidak ada sentuhan pemerintah pusat tidak akan jadi apa-apa.

“Kami di pemerintahan Lamongan sangat terbatas, paling kami membangun jalan kecil-kecil dan membangun gudang garam  tidak akan sebesar ini. Oleh karena itu kami mengharapkan sentuhan-sentuhan teknologi dan dukungan dari DPR dan  pemerintah pusat bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani garam yang sekarang ini koperasinya dibantu untuk  pembangunan gudang walaupun gudang yang akan dibangun ini baru seluas 600 meter,” paparnya.

Dirinya yakin ke depan akan.menjadi lebih luas. Lebih lanjut ia menyatakan ini adalah sebuah embrio, dimulai dengan membantu gudang koperasi kemudian ke depan membantu produktivitas petani garam di Kabupaten Lamongan. Diharapkan bantuan yang diberikan tidak berhenti di sini tapi di seluruh Indonesia bagi kesejahteraan petani garam.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi  yang turut serta mendampingi Tim Kunker Komisi IV menjelaskan, PUGAR yang dikembangkan KKP salah satunya melalui Sistem Integrasi Lahan  Garam, tahun ini untuk Lamongan para pemilik lahan dan petambak garam sudah berhasil dintegrasikan seluas 23 hektar.

“ Diharapkan dengan potensi yang besar saat ini lahan garam yang ada di Lamongan yang aktif adalah sekitar 205 hektar dan lahan yang ada yang berpotensi untuk dijadikan lahan garam sekitar  800 hektar. Dari 205 hektar tadi terinformasi hari ini produksi sudah mencapai 23.150 ton. Artinya per hektar sekitar 112 ton. Ini sangat baik dan KKP tahun ini memberikan bantuan berupa Gudang Garam dan Geomembram untuk petambak garam dan juga integrasi lahan,” katanya.

Ia mengharapkan dari 205 hektar tersebut ke depan harus ada satu koperasi untuk petambak-petambak garam sehingga integrasi lahan bisa dilanjutkan. Dan ketika integrasi lahan ada diharapkan ada tanah dari petambak garam untuk bisa dibangun gudang garam.  “Jadi.Gudang Garam ini tidak hanya satu tapi tergantung dari petani dan petambak garam serta koperasi yang dibentuknya serius kita juga serius,” ungkapnya.

Sebelum meninjau panen raya garam, Tim Komisi IV DPR, Dijen Pengelaan Ruang Laut KKP bersama Bupati Lamongan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gudang garam seluas 600 meter, memberikan bantuan truk pengangkut garam untuk koperasi petani garam dan bantuan lainnya. (sc/mp)