Komisi IX Kritisi Belum Meratanya Alokasi BLK

01-10-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Foto: Nadya/jk

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengkritisi belum adanya pemerataan alokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Berbasis Pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Ia mempertanyakan mengenai proporsi pengalokasian BLK di setiap provinsi. Karena menurutnya, selama ini belum ada penjelasan mengenai kriteria provinsi yang mendapat alokasi BLK cukup banyak, maupun yang sedikit.

 

“Jawa Timur saat ini mendapatkan 25 BLK. Memang tidak semuanya harus rata, karena memang jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri itu memang yang paling banyak di Jatim. Tapi tentu ada proporsionalnya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain,” katanya usai mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, di ruang rapat Disnakertrans, Surabaya, Jatim, Jumat (28/9/2018).

 

Di sisi lain, legislator Partai NasDem ini juga mengapresiasi adanya tambahan 1000 BLK Komunitas Berbasis Pesantren di seluruh Indonesia. Menurut Irma, selama ini para santri di pondok pesantren hanya belajar agama tanpa didampingi dengan pelatihan-pelatihan kemampuan lainnya yang juga bisa digunakan saat dirinya lulus dari pondok pesantren.

 

“Selama ini banyak santri-santri di pesantren belajar agama, tapi dia tidak memiliki skill. Misalnya menambah skill untuk bekerja selain belajar agama. Kan tidak semua orang akan menjadi ustaz atau da’i, bisa juga dia da’i, tapi juga punya keahlian lain. Itu lebih bagus,” katanya sembari mendukung para da’i lulusan pondok pesantren agar memiliki kemampuan meningkatkan kesejahteraannya secara lebih baik lagi di lingkungan masyarakat.

 

Terakhir, Irma juga menilai pelatihan soft skill sangat dibutuhkan bersamaan dengan adanya kualitas instruktur dan peremajaan alat pelatihan. Dan menurutnya, hal ini tidaklah sulit jikalau ada komitmen yang jelas dari seluruh pihak untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus masalah secara komprehensif. “Harus ada kerja cerdas,” tutup legislator dapil Sumatera Selatan itu. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...