Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban/Foto:Iwan Armanias/Iw

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis memastikan, pihaknya akan membantu mediasi masyarakat Desa Kalentambo dan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan pemerintah daerah terkait masalah ganti rugi lahan warga yang belum terealisasi, dalam rangka pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban.

Padahal dalam pertemuan itu terungkap, warga secara jelas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Mereka hanya meminta keadilan agar apa yang menjadi haknya bisa didapatkan.

“Saya sempat menegaskan, dan seluruh audiens menyatakan mendukung terhadap pembangunan pelabuhan itu, karena menyangkut hajat hidup mereka juga. Mereka hanya ingin hak mereka terpenuhi itu saja,” ujar Fary seusai rapat dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Politisi Partai Gerindra tersebut berjanji, pihaknya akan secepatnya melakukan tinjauan ke Subang untuk melihat langsung bagaimana proyek pelabuhan itu berjalan, serta mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sengketa.

“Kami akan segera meninjau ke Subang, kemudian ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemda di sana untuk melakukan tinjauan dan mengundang seluruh stakeholder serta tim khusus PSP3 IPB. Setelah itu harus dibuat keputusan. Untuk saat ini kita tidak bisa beri keputusan,” tutur politisi dapil NTT itu.

Sebelumnya, Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban melaporkan kronologis dan membuat tuntutan kepada pemerintah daerah atas tidak jelasnya biaya kompensasi pembebasan lahan mereka yang digunakan untuk membangun Pelabuhan Internasional Patimban. Masyarakat ini juga meminta agar seluruh elemen masyarakat di sana dilibatkan dalam pembangunan dan dijanjikan dalam segala aspek pembangunan.

“Kami menderita pak, mendapat intimidasi dari aparat. Padahal kami hanya ingin menuntut hak kami secara jelas. Kami ingin tahu AMDAL dari pembangunan ini. Jika memang ini akan meningkatkan ekonomi rakyat tentu akan kami dukung, tapi jika tidak, maka kami akan mencari keadilan,” tutur seorang juru bicara Paguyuban Tani Berkah Jaya saat audiensi. (eps/sf)