Komisi V Dorong Peningkatan Status Jalan Kabupaten Simeulue

12-09-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Simeulue, Aceh/Foto:Andri/Iw

 

Komisi V DPR RI akan mendorong  pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar meningkatkan status kewenangan jalan provinsi menjadi kewenangan nasional di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Ruas jalan itu meliputi ruas Sinabang – Sibigo sepanjang 92,64 km, ruas Nasreuhe – Lewak – Sibigo sepanjang 129,42 km, dan jalan nonstatus dengan panjang kurang lebih 9,51 km.

 

“Komisi V DPR RI datang ke Pulau Simeulue untuk meninjau hal-hal atau program apa yang realistis dan di tahun anggaran 2019, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap. Misalnya jalan provinsi yang bisa diusulkan menjadi jalan nasional,” kata Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Simeulue, Aceh, Jumat (07/9/2018).

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, tujuan kunspek bukan hanya sekedar meninjau lokasi perencanaan, akan tetapi melihat, mengawasi sekaligus mengevaluasi perkembangan pembangunan di seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke. Masih dalam kesempatan itu, Jhoni juga mempertanyakan kondisi jalan nasional di Kabupaten Simeulue sepanjang 65,18 km, namun kondisinya kurang begitu baik.

 

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mengatakan, meski sudah beberapa kali berkunjung ke Simeulue, namun kali ini ia datang dengan membawa tim untuk melihat langsung kondisi perkembangan di kabupaten ini. Politisi PKB ini berharap, kunspek ini dapat menghasilkan pembangunan yang telah direncanakan.

 

Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Achmad Herry Marzuki menjelaskan, tahun ini pihaknya sedang mengevaluasi jaringan jalan nasional. “Mana yang bisa masuk ke jaringan jalan nasional dari jalan provinsi maupun kabupaten maupun yang akan diturunkan, jadi hal ini akan kami sampaikan. Insya Allah tahun ini sudah ada kepastian,” jelasnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Simeulue Afridawati dalam sambutannya mengatakan, selama kurang lebih setahun masa kepemimpinannya, pihaknya telah mengupayakan berbagai percepatan dan pendekatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang seutuhnya di Kabupaten Simeulue ini. Namun untuk melengkapi dan mempermudah seluruh pencapaian program yang telah disusun, pihaknya sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari jajaran pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI.

 

“Kami berharap, kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dapat menjadi sebuah awal dan harapan baru bagi kami. Kami juga berharap bahwa kunjungan ini akan melahirkan sebuah kebijakan yang strategis dan potensial bagi kemajuan daerah kami, Kabupaten Simeulue yang memiliki niat mulia, untuk bangkit, maju, dan sejahtera,” harapnya. (man/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...