Komisi VII Harapkan TPPI Tuban Kembali Beroperasi

27-08-2018 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam foto : Erman/mr

 

Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan masalah hukum yang membelit internal PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Jawa Timur, sehingga permasalahan di TPPI tidak berlarut-larut dan segera beroperasi kembali pasca di take over oleh pemerintah.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Direksi PT. Pertamina, Direksi PT. Tuban Petrochemical Industries serta Direksi PT. TPPI, di Tuban, Jatim, Jumat (24/8/2018).

 

“Kalau ini sudah beroperasi dengan normal, maka kesejahteraan dan ketahanan energi yang kita cita-citakan akan terwujud. Sejalan dengan apa yang sudah direncanakan sejak berdirinya TPPI ini pada 1996 sebelum terjadinya krisis ekonomi dan saat ini sedang kita mulai lagi,” kata Ridwan.

 

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu pada rapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi Sumber  Daya Mineral (ESDM) serta Plt. Dirut Pertamina yang menyepakati akuisisi saham secara bertahap oleh pemerintah melalui PT. Pertamina (persero).

 

“Jadi Komisi VII DPR RI akan memberikan support secara penuh kepada pemerintah untuk menjalankan program yang telah dicanangkan bahwa Tuban Petrochemical ini akan menjadi daerah industri yang terbesar dan termodern di Indonesia,” tambah Ridwan.

 

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini Indonesia sangat membutuhkan devisa nasional. Hal tersebut akan sulit diwujudkan, jika TPPI belum memproduksi kondensat dan Indonesia masih terus mengimpor kondensat hingga saat ini. Faktor gagal bayar dari TPPI kepada Pertamina pun turut berpengaruh pada kinerja TPPI.

 

“Saya kira DPR akan memberikan support kepada pemerintah. Kalau memang dibutuhkan, harus ada aturan-aturan yang di-backup oleh Menteri Keuangan agar utang-utang tersebut disesuaikan kembali. Kami akan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. (es/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...