Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal DPR RI Makmur foto : Runi/mr

Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal DPR RI Makmur menyarankan kepada DPRD Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara untuk melengkapi data terkait pelepasan aset di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II, untuk diajukan dan ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI.

Menurut Makmur, pelepasan aset memerlukan waktu proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak institusi. Seperti DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mengingat permasalahan lahan PTPN terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, dan selalu bersinggungan dengan masyarakat, Makmur menilai perlu tindakan yang cepat untuk segera menyelesaikannya.

“Karena persoalan sudah bertahun-tahun, jadi biar cepat selesai saya sarankan untuk segera lengkapi data terutama besaran hektar yang ada di Kabupaten Langkat dan aset-aset yang memang posisinya ada di tanah PTPN II. Kemudian ajukan ke Komisi IV yang memang mitra kerjanya KLHK, agar segera diacarakan di masa sidang yang akan datang,” kata Makmur di Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/8/2018).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Langkat Antoni Ginting memaparkan, persoalan aset pada sektor perkebunan di Kabupaten Langkat sudah terjadi sejak delapan tahun yang lalu, dan belum ada titik terang hingga saat ini. Sementara Pemerintah Kabupaten Langkat sudah melakukan pendekatan dengan PTPN II, namun persoalan tidak kunjung selesai.

“Kita sudah datang ke PTPN II, melalui kantor direksi juga sudah. Mereka mengimbau kita agar ke BUMN. Kita sudah berulang kali ke BUMN, dan akhirnya dipertemukan dengan pihak PTPN II, namun tetap saja masih mengambang sampai saat ini,” keluh Antoni.

Ia berharap melalui DPR RI, persoalan ini akan segera menemukan titik terang. Sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih pasti dan positif ke masyarakat Kabupaten Langkat.

“Kita berharap bisa ada jawaban yang lebih pasti dan positif untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita juga berharap melalui kunjungan ini nanti bisa difasilitasi, mungkin melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV. Semoga Anggota Dewan yang ada di Senayan ini bisa menjembatani lebih baik lagi daripada kami yang di tingkat daerah,” tutup Antoni. (apr/sf)