Guna menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR menggelar Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability pada tanggal 23-24 Juli 2018 di Grand Hyatt Jakarta. Ini merupakan inisiatif DPR dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khusunya ekonomi, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menuturkan dari  16  negara anggota Pacific Islands Forum (PIF) yang diundang, 15 negara menyatakan hadir sehingga tingkat kehadiran lebih dari 95%. 15 Negara yang siap hadir adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru. Hanya Vanuatu yang belum memberikan konfirmasi.

“Sidang ini merupakan momentum fenomenal dalam sejarah keparlemenan Indonesia,  sehingga Sekretariat Jenderal DPR harus jeli memanfatkan peluang ini dalam memberikan public awareness kepada masyarakat luas tentang fungsi dan peran DPRRI dalam diplomasi parlemen dan manfaatnya bagi kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia,” ungkap Sekjen DPR Indra Iskandar, Jumat, (20/07/2018) saat konferensi pers di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta. Turut serta mendampingi Deputi Persidangan, Damayanti dan Dirjen Asia Pasifik Kemlu, Desra Percaya.

Diketahui, sidang ini mengambil tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim. Topik tersebut adalah perhatian bersama dari Indonesia dan negara-negara Pacific.

Direncanakan,  ada tiga sesi yang akan dibahas, pertama mengenai membangun kemitraan untuk pembangunan, kedua tentang peran parlemen dalam mendorong potensi blue economy demi keberlanjutan dari sumber daya kelautan, dan ketiga mengenai pembangunan sumber daya manusia sebagai daya dorong baru untuk pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di kawasan Pasifik.

Demi mendukung kelancaran dan kesuksesan Sidang ini, Sekretariat Jenderal DPR melakukan upaya-upaya persiapan yang matang untuk penyelenggaraan Sidang ini antara lain dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, membentuk Panitia Pelaksana (Organizing Committee), memberdayakan kekuatan media, dan lainnya.

“Sekretariat Jenderal DPR juga berkomitmen akan turut membantu peningkatan capacity building di Sekretariat Parlemen negara-negara Pasifik, antara lain melalui pelatihan, workshop dan vocational training. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan people-to-people contact sehingga masyarakat Pasifik bersikap lebih bersahabat terhadap Indonesia,” tegas Indra.

Selain itu, Indra juga mengharapkan agar Sidang ini dapat menjadi gerbang baru bagi kerja sama antar-parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik sehingga program-program kerja sama baru dalam kerangka kemitraan parlemen dapat terwujud. (hs,mp)