Ketua DPR Marzuki Alie menilai, tim pengawas Haji masih diperlukan keberadaannya. Karena dari pengawasan tahun lalu, telah berhasil menurunkan US$ 80 ongkos naik haji sehingga menjadi rata-rata sebesar Rp.31.080.600 dan mendekatkan pemondokan jamaah haji di ring I (jaraknya maksimal 2 km dari Masjidilharam) dan di ring II (2-4 km dari Masjidilharam) yang semula sampai pada ring 5.

“Mengingat masih adanya keluhan Jemaah Haji Indonesia seputar pelaksanaan ibadah haji. Dewan telah membentuk dua Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji. Tim ini bertugas di awal pelaksanaan dan di saat pelaksanaan haji, guna memantau secara langsung, mulai dari pemondokan, transportasi, makanan jemaah haji dan pelayanan lainnya,”katanya

Dia mengharapkan, Tim pengawas haji dapat memberikan laporannya pada Masa Persidangan ini untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji tahun – tahun berikutnya.

Terkait hasil sementara Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk Indonesia tercatat 237 juta jiwa, sehingga telah melampaui proyeksi semula sebesar 233 juta jiwa, Dewan mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Perubahan badan ini secara fungsional sangatlah penting, sebagai upaya untuk mengendalikan penduduk dan pembangunan keluarga, yang merupakan aset dalam mencapai tujuan nasional,”katanya. (si) Foto:doeh/parle/DS