Ketua DPR Marzuki Alie beserta 15 orang anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meninjau langsung para pengungsi Gudang 501 Bulog Mertoyudan, Magelang

“Kami datang untuk melihat langsung kondisi saudara-saudara dalam rangka tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini,”kata Ketua DPR dihadapan ribuan pengungsi, Senin, (15/11).

Menurut Marzuki, DPR sudah mengirim banyak tim ke lokasi bencana merapi, pertama tim komisi VIII DPR , kemudian menerjunkan seluruh anggota DPR Dapil Jateng dan DIY. “Tim yang sekarang adalah tim spontanitas sebagai rasa empati dipimpin langsung oleh Ketua DPR,”katanya.

Marzuki menambahkan, DPR melakukan pengawasan bagaimana pelaksanaan tanggap darurat dan persiapan rekonstruksi dan rehabilitas paska bencana, untuk mengembalikan para pengungsi ke daerah asalnya atau ketempat relokasi

Pada kesempatan tersebut, DPR juga membawa bantuan untuk keperluan pengungsi sebagai wujud empati anggota DPR dan karyawan sekretariat jenderal DPR RI yang terdiri atas 31 item diataranya beras, susu, telur, obat-obatan dan lain-lain.  

“DPR juga sudah menyetujui anggaran yang diminta oleh pemerintah untuk tanggap darurat dan untuk membeli ternak yang ditinggal atau mati akibat letusan Gunung Merapi,”ujarnya.

Dia mengatakan, Menkokesra diperintah langsung oleh Presiden untuk melaksanakan pembelian ternak para pengungsi dengan anggaran Rp 100 Miliar. “Percayalah allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan. Ini sebagai ujian jika kita sabar dan ikhlas menerima ujian ini, insya allah akan diberi nikmat dan imbalan yang lebih besar,”tambahnya.

Selain itu, ujar Marzuki, Rekonstruksi dan rehabilitasi nanti akan dilaksanakan oleh BNPB. Sementara anggota DPR yang berasal dari Dapil Jateng dan DIY akan mengawasi pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi. “DPR akan mengawal dan memperjuangkan anggaran untuk rehabilitas dan rekonstruksi,”paparnya.  

Dia mengharapkan, Menkokesra langsung saja melakukan pembelian sapi masyarakat korban bencana merapi. “Kalau nunggu sampai sebulan keburu mati. petunjuk pelaksana (Juklak) cukup dengan SK Menteri karena itu berdasarkan instruksi presiden,”terangnya.

Anggaran bencana yang disetujui DPR pada tahun 2010 sebesar Rp 3.7 Triliun untuk semua bencana, sementara untuk pembelian sapi dan ternak lainnya sebesar Rp 100 miliar, untuk menteri pertanian sebesar Rp 150 miliar khusus tanggap darurat.  

“Yang utama yaitu perlu penanganan paska bencana soal pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh melibatkan seluruh kemeterian terkait,”katanya. (si/rn) foto : iwan armanias