Keselamatan Transportasi Harus Jadi Prioritas

11-07-2018 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun foto : Jaka/mr


 

Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menyoroti sejumlah kecelakaan transportasi khususnya di perairan yang seringkali terjadi belakangan ini. Mulai dari tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba hingga kandasnya KM Lestari di perairan Selayar,  Sulsel.Menurutnya,  keselamatan transportasi harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran TA 2019.

 

Demikian diungkapkan politisi F-Demokrat ini dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Sekjen, Irjen,  Kepala BPSDM-P,  dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan terkait alokasi anggaran K/L TA. 2019, Senayan,  Jakarta, Selasa (10/07/2018).

 

"Saya tidak ingin menyalahkan siapapun,  namun mari kita fokus ke depan khususnya anggaran 2019 berbasis pada keselamatan transportasi dari semua sektor," ungkap Jhoni.

 

Jhoni menambahkan,  anggaran yang terbatas tidak boleh menjadi alasan sehingga keamanan serta keselamatan transportasi dan penumpang terabaikan. Sebaliknya, dengan keterbasan anggaran yang ada,  ia mengimbau pemerintah melakukan evaluasi dan pencegahan secara menyeluruh sehingga kejadian serupa tidak berulang.

 

Sisi lain,  permasalahan teknis seperti ketaatan petugas pada Standar Operasional Prosedur (SOP)  juga harus menjadi perhatian bersama.

 

"Kita harus akui dimana-mana itu anggaran terbatas,  tetapi kita fokus pada kejadian yang selalu terulang dalam kurun waktu tertentu, sehingga bisa dicari apa penyebabnya dan dilakukan antisipasi.  Walaupun bencana alam memang ada tetapi itu bukan pedoman, tetap dibutuhkan langkah antisipatif dan peningkatan kualitas pelayanan untuk menangani hal-hal seperti ini," tandasnya. 

 

Rapat pembahasan anggaran ini menghasilkan beberapa kesimpulan,  diantaranya Komisi V DPR RI bersama Setjen,  Itjen,  Balitbang dan BPSDMP Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan penyesuaian pagu indikatif TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. (ann,mp) foto:jk

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...