Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo (F-Gerindra)/Foto:Jaka/Iw

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengapresiasi stabilitas dan ketersediaan bahan pangan menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri yang menjadi salah satu keberhasilan atas kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini.

“Saya lihat di Hari Raya Idul Fitri tahun ini baik menjelang ataupun pasca lebaran, ketersediaan atau stok bahan pangan relatif terkendali di banding tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami mengapresiasi. Masalah ada kekurangan, itu pasti. Dan itulah gunanya DPR untuk mengawasinya,” ujar Edhy Prabowo usai Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/7/2018).

Edhy menjelaskan pihaknya selama ini menerapkan punish and reward. Jika pemerintah dalam hal ini mitra kerja Komisi IV DPR seperti Kementerian Pertanian salah harus diingatkan. Begitupun ketika pemerintah berprestasi, maka pihaknya tak segan-segan memberikan reward.

“Ada punish and reward. Kalau salah diingatkan, begitupun kalau berprestasi ya harus diberikan reward. Apa itu reward-nya, yakni kami selalu mendukung apapun yang dibutuhkan dan diprogramkan mitra kerja kami tersebut  sepanjang untuk kepentingan petani dan rakyat luas. Anda bisa lihat di sini, setiap pembahasan tentang pertanian, Komisi IV DPR selalu mendukung. Tidak ada fraksi A, B atau C di sini. Semua bersatu memperjuangkan kepentingan petani dan masyarakat luas pada umumnya,” paparnya.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, begitupun yang sedang terjadi pada proses pembahasan RUU Sistem Pertanian Berkelanjutan yang saat ini masih dalam pembahasan DIM (Daftar inventaris Masalah). Edhy mengaku ia dan seluruh koleganya di Komisi IV DPR sepakat untuk menjauhkan pembahasan RUU tersebut dari urusan politik.  

“Kami mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat. Mencari persamaannya dulu, baru perbedaannya. Jangan sampai petani terus diganggu dengan aturan-aturan, padahal niat mereka hanya untuk mengembangkan tanaman. Seperti budidaya-budidaya benih yang saat ini bisa dikenakan sanksi,” pungkasnya. (ayu/sc)