Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar/Foto:Naefurodji/Iw

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI masih bisa terus konsisten untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Ke depan tentunya sesuatu yang sudah baik akan kita terus perbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Seperti pesan Ketua DPR RI jika ada predikat yang melebihi WTP, maka Ketua DPR berkeinginan DPR ada pada predikat tersebut. Ini merupakan suatu tantangan,” ungkap Indra usai menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2017 di Auditorat Keuangan Negara III Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa, (5/6/2018).

Indra mengimbau, disamping laporan pertanggung jawaban keuangan masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, ada hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku yang menurutnya juga harus dicermati.

“Ada empat hal yang akan saya ingatkan kepada teman-teman di Kesetjenan DPR RI. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kedua kecukupan mengungkapkan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang terakhir efektivitas sistem pengendalian intern,” papar Indra. 

Oleh karena itu, Indra menekankan akan meningkatkan dan memperketat khususnya pada sistem pengendalian intern. “Satu rupiah pun uang negara itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya semua stakeholder di lingkungan kesetjenan maupun keparlemenan akan terus menerus kita sosialisasikan penggunaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Anggota BPK RI Achsanul Qosasi memberikan apresiasi terhadap sejumlah Laporan Keuangan dari Kementerian/Lembaga yang sudah lebih bagus dibandingkan tahun kemarin.

“Untuk itu ke depan saya menekankan kepada teman-teman di Kementerian/Lembaga agar betul-betul menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Karena bagi BPK, rekomendasi merupakan sebuah ‘mahkota’, dan rekomendasi tersebut harus diselesaikan dalam waktu 60 hari,” ungkapnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa BPK membuka pintu seluas-seluasnya untuk berdiskusi dan menyelesaikan seluruh temuan yang ada demi kebaikan di Kementerian/Lembaga ke depannya.

“Temuan-temuan itu pasti bermanfaat bagi Ketua Lembaga serta para Menteri untuk menjadi koreksi ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Dan juga mandat negara yang sudah diberikan pada BPK dalam memeriksa pertanggungjawaban dan pengelolaan terhadap keuangan negara dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dihadiri oleh 38 entitas yang merupakan objek pemeriksaan untuk lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. 38 entitas tersebut diantaranya terdiri dari 13 Kementerian dan 25 Lembaga. Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh 220 orang Tim Auditorat BPK RI yang dimulai sejak tanggal 29 Januari sampai 24 Mei 2018. (tra/sc)