Harga Bahan Pangan Sumsel Dipastikan Terjangkau

31-05-2018 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau pasar Lemabang, Palembang foto : Tiara/mr

 

 

Harga pangan di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) dipastikan terjangkau oleh konsumen menjelang hari raya Idul Fitri 1439 H. Mengingat Palembang merupakan salah satu daerah dengan ekonomi yang cukup berkembang pesat. Khususnya pada sektor pertanian, Palembang cukup memberikan peningkatan produktivitas pangan yang luar biasa.

 

“Untuk harga pangan di Pasar Lemabang semuanya terjangkau. Kecuali daging tidak ada penurunan harga, yakni Rp130.000. Kita berharap seminggu ke depan menjelang lebaran tidak ada lonjakan harga,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo usai memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau pasar Lemabang, Palembang, Sumsel, Rabu, (30/5/2018).

 

Usai berdialog dengan para pedagang daging, Politisi Partai Gerindra itu menyimpulkan mereka tidak mengambil untung yang besar dari hasil penjualan daging. Semua penjual mengaku hanya mengambil untung sebesar Rp5000 saja.

 

“Lain halnya dengan daging, dalam kurun waktu dua minggu pada 1-2 bulan belakangan, ayam potong mengalami penurunan harga. Berarti ini ada sesuatu dan ini harus kita redam. Tidak boleh tiba-tiba terlalu ekstrim turun harga, tidak baik untuk perekonomian,” jelasnya.

 

Terkait mekanisme tata kelola harga, Edhy menambahkan, DPR sudah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk melindungi stok nasional, konsumen dan produsen pangan. Untuk itu, diharapkan UU Pangan bisa menjadi buffer stock bagi Badan Ketahanan Pangan dan ke depan menjadi alat untuk mengontrol pangan.

 

“Ada beberapa kalangan yang khawatir jika bicara tentang kontrol harga, seolah-olah kita ini rezim harga. Padahal rezim harga berdasarkan atas dasar konstitusi Pasal 33, yakni kepentingan bersama menjadi mutlak untuk dijaga,” tutur politisi dapil Sumsel  itu.

 

Untuk itu, Edhy berharap DPR dapat terus mengawal dan mengawasi stakeholder terkait, termasuk diantaranya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar bisa berjalan seiring seirama.

 

“Pemerintah harus solid, mengingat DPR hanya bisa memberi regulasi, anggaran, arahan serta pengawasan. Jangan sampai petani dan pedagang eceran menjadi korban. Persoalan untung rugi harus segera diluruskan, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ini harus dicari jalan temunya,” harapnya. 

 

Senada dengan Edhy, Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H. Amro menilai kebutuhan akan pangan dan sembako di Pasar Lemabang tidak ada persoalan gejolak naik turunnya harga.

 

“Kita tahu bahwa saat Hari Raya Idul Fitri biasanya harga pangan mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah, pemasokan pangan di Sumsel bisa stabil sehingga tidak terjadi gejolak harga,” ungkap politisi Partai Hanura itu. 

 

Fauzih menilai, hampir keseluruhan produk pangan yang sudah disurvei langsung, mengalami penurunan harga dari sebelum puasa. “Artinya ini bagus, antara supply dan demmand serta kontrol harga dari Bulog serta dinas terkait termasuk Satgas Pangan yang ada di Sumsel ini berjalan dengan baik. Biasanya menjelang lebaran harga pangan mengalami kenaikan luar biasa, tapi hal ini tidak terjadi di Sumsel,” imbuh politisi dapil Sumsel itu. (tra/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...