Pimpinan DPR bersama dengan 37 orang anggota Komisi VIII dan Komisi VII DPR meninjau langsung kondisi korban merapi di berbagai pos pengungsian. Kunjungan DPR RI tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Pada kunjungannya tersebut, Pimpinan DPR meninjau Posko Utama Pakem, Posko Umbul Harjo Cangkringan, Kepuh Harjo. Priyo Budi Santoso menilai, penanganan untuk korban Merapi sudah baik dan bahkan kondisi korban tidak kekurangan satu apapun dari sisi logistik, listrik, kmaupun MCKnya. "masih ada kekurangan khususnya kasur atau alas buat mereka tidur,"katanya saat memimpin langsung kunjungan lapangan selama dua hari.

Menurut Priyo, sudah terdapat peningkatan penanganan bencana dibandingkan bencana gempa yogyakarta lalu namun masih ada kendala kordinasi antar BNPB pusat dan daerah. "dulu ada carut marut namun terlihat masih ada kedodoran antara BNPB pusat dan daerah tetapi ada perbaikan dibandingkan bencana sebelumnya,"katanya

Dia mengharapkan karena semakin terlatih menghadapi bencana semoga kedepannya kita dapat lebih siap dalam tanggap darurat.

Dana Darurat Rp 150 Miliar
DPR RI telah mencairkan dana bantuan tanggap darurat sebesar Rp 150 Miliar. dana tersebut diperuntukkan untuk bencana di Wasior, Merapi dan Mentawai.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, DPR RI telah meneken persetujuan dana tersebut setelah Rapat Komisi VIII DPR, Badan Anggaran bersama pemerintah melalui menteri keuangan pada Jum'at 29 Oktober pukul 3.30 Sore hari. "Presiden telah memerintahkan langsung Menteri Keuangan agar berkordinasi dengan DPR RI untuk proses pencairan tersebut,"katanya.

Priyo mengatakan, DPR bersama dengan pemerintah akan terus memutar otak untuk mencarikan dana untuk penanggulangan bencana di berbagai daerah.

Kita mengharapkan dana tersebut dapat dipergunakan secara maksimal mungkin untuk bencana di berbagai daerah. "Pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait seperti BNPB, Kementerian sosial harus segera turun kelapangan melakukan evakuasi tanggap darurat karena akhir-akhir ini Indonesia selalu ditimpa musibah bencana alam,"katanya saat melakukan kunjungan lapangan ke Merapi.

Dia menambahkan, tujuan DPR RI ke Yogyakarta bertujuan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang ditimpa musibah dan menerima masukan dari para korban apa saja kendala yang dihadapi saat ini. selain itu, kita juga ingin memastikan dana tersebut dapat dipergunakan sebaiknya oleh masyarakat. "mesin-mesin politik harus bekerja untuk membantu korban bencana dan kita juga merasa empati dan simpati terhadap musibah merapi ini,"paparnya.

Terkait banyaknya musibah di berbagai daerah, paparnya, DPR khususnya Komisi VIII DPR telah memperpendek jadwal kunjungan kerja Komisi maupun pribadi untuk memfokuskan dan memberikan bantuan semaksimal mungkin terhadap musibah yang terjadi di berbagai daerah saat ini.

Untuk anggota Dewan Dapil Yogyakarta, Priyo menegaskan anggota dewan dari Dapil Yogyakarta harus memberikan perhatian penuh dan mengawal anggaran bencana tersebut. sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan dananya seperti pencairan bencana Bantul lalu dimana dana tersebut terlambat pencairannya.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengakui sistem anggaran dana tanggap darurat kita baru bisa cair apabila terjadi bencana. karena itu kita akan mendorong dana bantuan tersebut agar diperuntukkan sebaiknya untuk proses rekonstruksi khusus di daerah Magelang, Boyolali.

Karding menegaskan, DPR juga akan mendorong BNPB dan Kemensos agar meningkatkan bantuannya. "Ini akan kita bicarakan khusus sehingga ada dana siap antisipasi tidak hanya apabila terjadi bencana saja,"katanya.

Abdul Karding mengatakan, masih terdapat logistik yang harus dipenuhi diantaranya susu, pampers, makanan tambahan, dan kasur buat para pengungsi.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali mengatakan, DPR menggerakan seluruh mitra kerjanya untuk memberikan bantuan terhadap korban Merapi. Mitra tersebut diantaranya yaitu PT Freeport, BP Migas, PT timah, Pertamina, PLN, PGN dan sebagainya.

Wakil Gubernur Yogyakarta Paku Alam IX mengatakan, untuk suplay logistik makanan dan minuman sudah tercukupi, begitu juga pelayanan kesehatan. "yang jadi persoalan saat ini adalah persoalan faktor psikologis dari para pengungsi. mereka sebagian besar sudah jenuh di pengungsian,"Katanya.

Untuk korban ternak, terangnya, sudah mencapai 300 ekor. dan pemerintah daerah akan menanggung atau mengganti kehilangan ternak dari masyarakat yang tertimpa musibah. "dahulu sebelumnya saat bencana gempa Yogyakarta, pemerintah daerah berusaha untuk mengungsikan ternak masyarakat namun biayanya ternyata lebih besar dibandingkan dengan mengganti biaya ternak mereka,"katanya.  (si)