Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono didampingi O’o Sutisna menerima audiensi dari PPI-KJA Jatiluhur, Purwakarta, di ruang rapat Komisi IV DPR RI/Foto:Kresno/Iw

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta pemerintah tidak gegabah dan melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait kebijakan rencana penutupan KJA (Keramba Jaring Apung) di waduk Jatiluhur. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi dari paguyuban pembudidayaan ikan Keramba Jaring Apung (PPI-KJA) Jatiluhur, Purwakarta di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

“Selama ini KJA menjadi mata pencaharian utama masyarakat sekitar yang didalamnya ada sekitar dua belas ribu orang. Dimana dalam sehari mereka bisa panen 200 ton atau sekitar 6 miliar rupiah. Artinya, kalau KJA itu ditutup bisa dihitung sekitar 2,1 triliun dalam setahunnya. Itu belum termasuk dampak-dampak lainnya yang tidak terkait langsung. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah tidak gegabah dan melakukan kajian ulang yang lebih komprehensif sejauhmana dampak KJA Jatiluhur terhadap pencemaran Sungai Citarum, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan bila terjadi penutupan KJA. Intinya di sini, jangan sampai rakyat menjadi korban dan menjadi miskin atas kebijakan tersebut,” papar Ono.

Jikapun kemudian dalam kajian nantinya harus dikurangi jumlah KJAnya, lanjut Ono, maka pemerintah harus juga mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Sebut saja dengan budidaya bioflok yang tidak membutuhkan lahan yang luas, begitupun dengan masyarakat yang memiliki lahan yang cukup dimana bisa dibuat kolam, maka pemerintah harus tetap mensupport itu semua. Oleh karena itu, Ono berharap pemerintah bisa duduk bersama dengan masyarakat mencari solusi terbaik.

“Kami akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan serta RDP (rapat dengar pendapat) dengan para pejabat eselon I, bahkan ke depan kami juga akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini, sekaligus mencari solusi terbaik untuk masyarakat dan semua,” tambah politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pada kesempatan itu, Ono yang ikut didampingi Anggota Komisi IV DPR RI lainnya  O’o Sutisna menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut sejatinya merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang berusaha mewujudkan Sungai Citarum Bersih dan Lestari. Pasalnya selama ini sungai tersebut sudah menjadi isu yang sudah mendunia yakni menjadi sungai terkotor di dunia. Waduk di Jatiluhur menjadi salah satu yang masuk dalam DAS (daerah aliran sungai) Citarum, yang selama ini digunakan sebagai mata pencaharian utama masyarakat sekitar dengan keramba jaring apungnya. Oleh karena itu ia berharap dapat ditemukan solusi terbaik dari semua permasalahan yang ada tersebut. (ayu/sc)