Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk. Foto: Jaka/od

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk menyambut baik tawaran kerja sama bidang pendidikan yang diajukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menilai, ini merupakan gagasan yang bagus untuk meningkatkan kekuatan parlemen, sebab dukungan yang dibutuhkan tidak hanya dari pihak internal, tetapi juga eksternal.

“Untuk membuat sebuah kebijakan, kita tidak cukup hanya dengan konsepsi yang bagus, tetapi juga dari segi empiris. Untuk itu, kita butuh pihak eksternal seperti pakar-pakar dan akademisi yang memang ahli dan teruji,” ungkap Johnson di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2018).

Johnson mengatakan inisiasi kerjasama ini merupakan gayung bersambut. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi dan wewenang untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), dalam hal ini dibutuhkan masukan-masukan yang sifatnya membangun, realistis dan empiris untuk itu diperlukan pihak-pihak yang kompeten dalam masing-masing bidang.

Johnson menambahkan, ilmu akan terus berkembang sehingga kegiatan penelitian dan kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan akademis tidak akan pernah berhenti. Untuk itu akan selalu diperlukan kerjasama di bidang pendidikan. Implementasi kerjasama tersebut nantinya akan dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti kuliah umum, seminar nasional, transfer data dan informasi, magang, penelitian dan karya ilmiah. Ia yakin, poin-poin kerjasama kedua pihak dipercaya akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ia berharap penandatanganan nota kesepahaman segera dilakukan agar rencana yang sudah dirancang kedua belah pihak dapat segera direalisasikan.

“Badan Keahlian ini kan sudah banyak melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang sangat menaruh perhatian dan berkaitan dengan fungsi-fungsi dewan, sehingga ini akan memperkuat dukungan kepada Dewan juga. Jadi saya berharap tidak akan menunggu terlalu lama, penandatanganan MoU akan segera dilakukan,” tutup Johnson.

Harapan senada diungkapkan oleh Wakil Dekan III UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Agus Nugraha, pihaknya akan segera memproses berkas MoU agar penandatanganan dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Kami sudah sepakat dengan poin-poinnya. Akan segera kami rancang dan proses agar penandatanganan MoU dapat disegerakan,” ungkap Agus.

Diketahui, kerjasama antara BK DPR – UIN Syarif Hidayatullah bukan yang pertama kali. Sebelumnya keduanya telah menjalin kerjasama dalam bidang syariah. Saat ini fakultas-fakultas di UIN sedang melakukan ekspansi kerja sama dengan BK DPR RI. (apr/sf)