Anggota Komisi IV DPR RI, Fauzih Amro (F-Hanura)/Foto:Jaka/Iw

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro menilai, selagi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 1 Tahun 2018 tidak dicabut, maka pemerintah akan selalu melakukan impor baik, di bidang pertanian atau bidang kelautan. Hal itu sekaligus akan melukai para petani dalam negeri. Untuk itu, ia mendorong agar peraturan itu segera dicabut.

“Sampai kapanpun, Menteri Perdagangan akan selalu lakukan impor, baik itu di bidang pertanian atau bidang kelautan, selagi masih ada Permendag No. 1 tahun 2018. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2016, ini memotong rekomendasi kementerian teknis, baik Kementerian Pertanian maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dianggap. Apakah masih ada stok dalam negeri atau tidak, itu tidak akan dianggap,” ujar Fauzi dalam RDP dengan Jajaran Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dilanjutkannya, meskipun setengah mati Komisi IV DPR RI berjuang agar tidak ada impor, serta membela petani dan nelayan dengan pemberian alat mesin pertanian (Alsintan), bibit dan pupuk yang banyak, namun ketika masa panen tiba (pada bulan 1 dan 2), saat itu juga beras impor datang.

“Itu sangat menyakitkan buat kami, apalagi petani. Padahal di beberapa daerah sudah melakukan swasembada beras, sebut saja Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Sehingga sebenarnya beras impor tidak diperlukan lagi,” jelasnya.

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Hanura ini berharap agar Komisi IV dapat segera menggelar rapat gabungan dengan Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Perdagangan, untuk membatalkan Permendag No. 1 Tahun 2018. Sekaligus kembali pada Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata aturan impor. (ayu/sf)