Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru diharapkan mampu menuntaskan masalah Reformasi TNI yang dianggap banyak kalangan belum tuntas selama satu dasawarsa ini.

            “Pekerjaan rumah calon panglima TNI adalah menyelesaikan Reformasi dan Bisnis TNI,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (F-PDIP) sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI, di Nusantara II, Kamis (23/9).

            Salah satu masalah yang baru diselesaikan adalah fungsi sosial politik TNI yang dikembalikan sesuai jati diri TNI sebagai alat negara yang profesional dan modern. Namun, masalah lain, di antaranya, pengalihan fungsi bisnis TNI, masih belum selesai dan terus berlangsung.

            Lebih lanjut Hasanuddin menuturkan bahwa dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, pertanyaan akan berkisar pada enam poin permasalahan.

Diantaranya reformasi TNI, kelanjutan militer essential force alutsista dan pasukan, masalah professional dan netralitas TNI, penegakan disiplin, peningkatan kesejatahteraan, serta masalah aktual lainnya.

“Kesehatan, kesejahteraan, dan rumah dinas harus menjadi perhatian,” tandasnya.

Terkait kekayaan dan catatan pelanggaran HAM Laksamana TNI Agus Suhartono, Hasanuddin menilai calon yang baru tidak ada catatan pelanggaran HAM dan telah menyerahkan daftar kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan hari ini, calon panglima telah mendatangi KPK dan Komnas HAM dan dinyatakan bersih,” ujarnya. (da)