Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk, foto : odji/hr

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan, pelaksanaan Seminar Nasional bertema ‘Program Perlindungan Sosial dan Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia’ bertujuaan untuk memantau jalannya program-program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah, berikut dampak positif yang dihasilkan.

Demikian dikatakan Johnson usai membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dengan tema ‘Program Perlindungan Sosial dan Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia’. Hadir beberapa narasumber dalam acara ini, diantaranya Endah Sulistyaningsih (Kementerian Sosial RI), Kalsum Komaryani (Kementerian Kesehatan RI), dan Khamim (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

“Kita ingin melihat bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dari program-program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah itu, yaitu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan bantuan-bantuan sosial yang sudah digulirkan sejak Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” ungkap Johnson di Ruang Pansus C DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Johnson memaparkan, kegiatan itu terselenggara atas arahan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, agar DPR RI memiliki data-data mengenai indeks kesejahteraan sosial di tiga bidang kesejahteraan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sehingga nantinya dapat menjadi pembahasan lanjutan dengan stakeholder terkait di dalam rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

“Pak Fahri memerlukan data-data mengenai indeks kesejahteraan sosial itu, terutama yang berkaitan dengan tiga bidang tadi. Nah ini tentu sangat diharapkan oleh beliau, karena dengan begitu beliau akan mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai program-program yang dilakukan oleh Pemerintah, dan ini akan bisa dijadikan bahan oleh beliau dan disampaikan kepada komisi terkait,” katanya.

Selain itu, Johnson juga mengungkapkan seminar itu akan menghasilkan dokumen, yang nantinya diserahkan kepada masing-masing komisi terkait untuk dibahas, apakah ada masalah-masalah di dalam pelaksanaannya sehingga nantinya diperlukan suatu instrumen hukum.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, dengan adanya seminar tersebut, pihaknya akan lebih sering melakukan survey-survey seperti yang sekarang dilakukan, mengingat selama ini penelitian yang dilakukan masih berbentuk turun ke lapangan yang sifatnya kualitatif.

“Sekarang, survey kita lebih luas spektrumnya dan datanya bisa dipakai oleh siapapun termasuk pegawai DPR, komisi dan AKD dan lainnya. Saya pikir itu tujuannya tentu ke depan Pusat Penelitian akan sering melakukan survey dalam rangka membangun semacam pusat data,” ucapnya.

Di lain hal, Ketua Tim Koordinasi Penelitian di Pusat Penelitian BKD RI Mochammad Mulyadi menjelaskan, survey yang telah dilakukan oleh para peneliti di Pusat Penelitian BKD RI terkait program sosial nasional yang dilakukan Pemerintah, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diketahui, setiap tahunnya program itu dianggarkan sebesar Rp 20 triliun, dan diperuntukkan bagi 40 persen masyarakat sangat miskin.

Menurut Mulyadi, anggaran senilai Rp 20 triliun setiap tahunnya itu dinilai cukup besar. Oleh karenanya, bersamaan dengan fungsi pengawasan Anggota DPR RI, maka para peneliti membantu memberikan data, bahwa selama ini pelaksanaan program sosial nasional pemerintah yaitu PKH, JKN dan BOS itu mendapat respon cukup baik dari masyarakat.

“Kalau pemanfaatannya itu besar, hampir 90 persen. Tapi untuk mengukur apakah ini sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat atau tidak, maka temuan kami tidak terlalu signifikan, walaupun mereka menganggap daripada tidak ada sama sekali, ya lebih baik ada. Oleh karena itu, dengan adanya seminar ini, maka kita akan menjembatani, bahwa ini hasil temuan-temuan peneliti DPR RI. Dengan kehadiran teman-teman dari Kemensos, Kemenkes, dan Kemendikbud mungkin bisa ada evaluasi, kira-kira kebijakan seperti apa yang sebaiknya mereka perbaiki,” paparnya. (ndy/sf)