PLN Diminta Responsif Atasi Pemadaman Berkala di Kaltara

21-02-2018 / KOMISI VII

 

 

 

Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita meminta PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih responsif terhadap pemadaman listrik, serta mencari solusi jangka pendek terkait penanganan persoalan listrik di Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya,  pemadaman listrik masih terjadi secara berkala.

 

“Listrik ini merupakan program utama di Kaltara. Saya sangat setuju dengan rencana jangka panjang untuk membangun PLTA Sungai Kayan di Peso. Tapi, sekarang ini solusi jangka pendeknya dulu yang harus dipikirkan,” papar Ari saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di PLTU Gunung Seriang, Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (20/2/2018).

 

Ari memaparkan, pemadaman listrik secara berkala di Kaltara  masih terus dikeluhkan masyarakat.  Bahkan tidak hanya di daerah yang belum dibangun jaringan listrik,  tapi juga di wilayah perkotaan. Padahal, ketersediaan listrik di Kaltara terbilang surplus.

 

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII Andi Jamaro Dulung. Karena itu, ia meminta PT. PLN Persero untuk menyelesaikan seluruh gangguan jaringan secara bertahap supaya pemadaman yang sering terjadi berangsur berkurang.

 

Ia juga mendesak pembangunan sejumlah pembangkit baru di Kaltara segera terealisasi, salah satunya  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)  dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gunung Seriang, Tanjung Selor. Ia berharap, keberadaan proyek PLN ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kaltara.

 

Sebelumnya, Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN Persero Machnison mengatakan, pemadaman listrik seringkali disebabkan karena persoalan teknis pada penyulang, utamanya gangguan pohon, gangguan eksternal dan gangguan hewan.

 

Selain itu,  PT. PLN juga belum mampu membangun transmisi jaringan ke seluruh pemukiman penduduk. Saat ini, kondisi kelistrikan kabupaten/kota di Kaltara tahun 2017, yakni Bulungan (Tanjung Selor) 15,39 MW, Malinau 9,26 MW, Tana Tidung 2,62 MW, Nunukan 14,75 MW dan Tarakan 45,80 MW. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...