Kedudukan Badan Musyawarah (Bamus) sangat krusial di DPR RI, pasalnya segala pembahasan sebelum di putuskan di rapat paripurna dibahas terlebih dahulu di bamus.

“Bamus itu tempat perdebatan. Semua dibahas sebelum dibawa ke rapat paripurna” kata Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI Cholida Indryana saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Pemalang, di Gedung DPR Kamis (15/2).

Namun hal itu justru berbanding terbalik dengan Bamus di DPRD. Anggota DPRD Pemalang mengakui bahwa keberadaan Bamus di kabupatennya tidak dihargai. Iin, begitu Cholida Indryana kerap disapa menilai hal itu disebabkan karena adanya perbedaan tata tertib antara Bamus DPR dan DPRD. Kalau di Bamus DPR, Pimpinan DPR otomatis menjadi pimpinan bamus dan ketua fraksi merupakan anggota Bamus berbeda dengan Bamus di DPRD. Pimpinan dan anggota bamus DPRD ditunjuk secara random tanpa mengindahkan kekuatan kedudukan yang dimiliki.

“Ini sangat berpengaruh. Ketua dan angota yang dipilih sebagai bagian dari Bamus tentunya harus greget. Kalau asal tunjuk dan tidak kompeten bagaimana mau menyampaikan aspirasi fraksinya”tandas Iin.

Ia menyayangkan eksistensi Bamus tidak dimanfaatkan secara optimal padahal menurutnya bamus di DPRD memiliki peran yang sangat penting. Sebab bamus di DPRD juga merangkap tugas Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

“Bamus di DPRD penting sekali karena juga bertugas memutuskan anggaran, ,karena DPRD tidak punya BURT jadi yang bertugas mengurus anggarannya mereka juga. Jadi untuk urusan anggaran sampai dengan pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab Bamus di DPRD”ungkap Iin.

Beberapa hal lain juga turut dikonsultasikan dalam pertemuan itu seperti cara menyusun rencana kegiatan yang mengedepankan fungsi lembaga baik budgeting, legislating dan controling. Selain itu solusi penindakan terhadap anggota DPRD yang menjadi anggota Badan Kehormatan DPRD yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. (apr,mp)