Kepolisian Dinilai Lemah Antisipasi Penyerangan Tokoh Agama

14-02-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, foto : runi/hr

 

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai, maraknya sejumlah kasus penyerangan kepada sejumlah tokoh agama, membuktikan pihak kepolisian lemah dalam mengantisipasi penyerangan itu. Diketahui, telah terjadi penyerangan kepada sejumlah tokoh di Jawa Barat dan DI Yogyakarta, yang terjadi baru-baru ini.

 

"Saya memantau informasi yang terjadi tentang penyerangan di rumah ibadah. Ini bukti kalau antisipasi dari pihak kepolisian begitu lemah,” ujar Erma, usai Rapat Paripurna ke-18 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

 

Politisi F-PD ini menambahkan, tensi politik Indonesia akan meningkat ketika menjelang Pilkada dan Pilpres. Ia menginginkan pihak Kepolisian harus tanggap dan menjaga agar peristiwa seperti ini tidak berkembang secara liar di media, hingga munculnya berita hoaks yang bisa memicu konflik.

 

”Saya tidak ingin pihak Kepolisian berleha-leha dan lengah, karena saya mencurigai penyerangan ini. Contohnya penyerangan terhadap ustadz yang dilakukan orang gila, kenapa bisa terencana, kenapa ada pola yang begitu berdekatan. Ini kalau terus-menerus tidak dilakukan antisipasi oleh penegakan hukum, nanti bisa berkembang liar,” tandas Erma.

 

Erma juga menyoroti peranan dari intelijen polisi yang menurutnya kurang bisa meredam kejadian kriminal kepada tokoh agama. “Kepolisian ini kan punya intelijen, kenapa masalah ini enggak bisa diantisipasi. Kita begitu miris, ini saat sedang ibadah di gereja malah diserang dengan senjata. Tolong intelijen bekerja untuk mengantisipasi ini,” harapnya.  

 

Politisi asal dapil Kalimantan Barat itu mendorong Kepolisian untuk melakukan investigasi terkait penyebab dan akar masalahnya. “Selain mereka melakukan investigasi, tentu apabila ini terbukti kalau bukan orang gila, maka akan dilakukan penegakan hukum sekeras-kerasnya,” pungkasnya. (mhr/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...
Rano Alfath Dorong Penguatan Kejaksaan untuk Pemulihan Aset Negara
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menuturkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian...
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...