Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo (F-Gerindra)/Foto:Ria/Iw

Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI menyambangi gudang Bulog di Sragen, Jawa Tengah. Kunjungan ini, untuk melihat dan memastikan ketersediaan beras dan memastikan beras untuk rakyat sejahtera (Rastra) dapat terdistribusi dengan baik di Sragen, Jawa Tengah. 

“Kami  ingin melihat dan memastikan langsung kondisi mengenai ketersediaan dan kecukupan beras yang ada di gudang Bulog, khususnya Provinsi Jateng,  pasalnya belakangan ini banyak yang mempertanyakan ketersediaan beras,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo di Gudang Bulog, Sragen, Jawa Tengah, Selasa (06/2/2018) .

Edhy mengungkapkan, ketersediaan beras untuk Jawa Tengah sampai April 2018 mencapai 20,7 juta ton. Fakta ini, lanjut Edhy menjawab keraguan Menteri Perdagangan dan Menteri Perekonomian yang telah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton karena menilai pasokan beras tidak ada.

“Di lapangan menunjukan stok beras dalam kondisi sesuai dengan rencana bahkan kalau dihitung normal sudah di atas rata-rata. Fakta ini menunjukan  tidak ada masalah yang mencolok, apa yang diragukan Mendag dan Menko di Jawa Tengah tidak ditemukan,” tegasnya.

Untuk itu, politisi partai Gerindra ini meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait sebelum melakukan impor.

“Kalau mau impor tanya dulu sama menteri yang ngurusin. Misalnya mau impor beras, tanya dulu sama menteri yang ngurusin kalau dinyatakan tidak ada, boleh impor, tapi kalau masih ada jangan ngotot mau impor, kasian petani,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sragen Dedi mengungkapkan saat ini, Seragen sedang giat melakukan revitalisasi di bidang pertanian. “Kami menyayangkan impor beras 50 ribu ton  yang sudah terlanjur dilakukan pemerintah.  Sragen yang merupakan lumbung pangan nasional nomor dua setelah Cilacap menolak impor karena ketersediaan masih cukup sampai April ada 20,7 juta ton, kami lebih memikirkan perlindungan kepada petani pasca impor ini,” jelasnya

Sementara dari Kelompok Tani, Iman menyatakan lahan pertanian ada 38 ribu hektar tanaman padi yang produktivitasnya mencapai 7 sampai 8 ton per hektar. “Tidak ada masalah dengan pasokan beras, namun di awal Januari  ada beras impor herga beras tani jadi turun. Namun, karena bupati di sini menolak masuknya impor akhinya harganya normal kembali. Kami menyayangkan kenapa ada impor setiap kami panen,” keluhnya. 

Untuk itu, pihaknya meminta agar DPR bisa mengawasi pendistribusian beras impor yang sudah terlanjur dilakukan pemerintah sebanyak 50 ribu ton. “Kami mohon kalau bisa impor ini agak dipersempit ruangnya sehingga tidak masuk ke pasar tapi masuknya ke gudang bulog jadi persediaan pangan,” harapnya.

Turut serta dalam kunjungan Komisi IV DPR tersebut, antara lain  Agustina Wilujeng (F-PDIP), Rahmat Nasution Hamka (F-PDIP), Effendi Sianipar (F-PDIP), Ibnu Munzir (F-Golkar), Darori Wonodipuro (F-Gerindra), Oo Sutisna (F-Gerindra), Muhammad Nasyit Umar (F-Demokrat), Indira Chunda Thits (F-PAN), Fadholi (F-Nasdem) dan Sulaeman L. Hamzah (F-Nasdem). (rnm/sc)