Ketua Komisi IX Dukung Relokasi Warga Kabupaten Asmat ke Kota

24-01-2018 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, foto : azka/hr

 

 

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mendukung tawaran Presiden Joko Widodo untuk merelokasi sejumlah penduduk di Agats, Kabupaten Asmat, Papua yang terkena penyakit campak dan gizi buruk ke kota.

 

“Kalau setelah diobati kembali ke lokasi yang sama, dengan kondisi jarak yang jauh, medan yang berat dan fasilitas yang kurang, kemungkinan itu akan terjadi lagi. Karena faktor kemiskinan, faktor edukasi dan yang lainnya.  Oleh karena itu perlu direlokasi, nah Presiden menyampaikan hal tersebut, saya mendukung,” papar Dede di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/01).

 

Penyakit cacar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, membuat Presiden RI Joko Widodo membuat keputusan untuk menekan wabah penyakit tersebut. Persiapan relokasi warga Kabupaten Asmat ke kota memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jarak yang jauh dan kontur daerah yang berbeda dari daerah lain, menjadi salah satu tugas berat yang harus dipikirkan pemerintah pusat. 

 

Dede juga menyarankan, agar rencana relokasi tersebut disertai dengan pembinaan hidup mandiri, diberikan modal oleh pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup ke depannya.

 

“Tapi relokasi itu konsepnya sebagai transmigrasi, artinya dia ditempatkan dengan sarana dekat dengan fasilitas kesehatan pendidikan dan sebagainya. Tetapi juga harus diberikan penghidupan, biaya hidup, setahun dua tahun pertama untuk bercocok tanam, peternakan dan sebagainya," jelasnya. 

 

Selain itu, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini beranggapan, bahwa perlunya koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat mencegah wabah penyakit ini terjadi kembali. “Tentu koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Daerah harus lebih dini. Pemantauan dan early warning system harus bisa didapat dari jauh-jauh hari sebelum kejadian. Jangan hanya menjadi pemadam kebakaran saat terjadi,” ujar Dede. 

 

Lalu, lanjut Dede, pentingnya kerjasama antar Kementerian, karena bukan hanya Menteri Kesehatan yang harus menangani masalah tersebut. Tetapi di sisi lain ada masalah lingkungan, edukasi, kemiskinan, serta infrastruktur jalan yang sulit dilalui. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...