Anggota Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara (F-PG)/Foto:Rizka/Iw

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengatakan pemerintah perlu mengawasi dana otonomi khusus daerah Papua yang kurang efektif. Terlebih dana yang diberikan selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2017sebesar Rp 7,9 triliun.

“Pemerintah pusat harus punya perpanjangan tangan untuk mengawasi dana otonomi daerah ini, tidak bisa diserahkan ke daerah begitu saja, karena akan seperti ini jadinya, kesehatan tidak diutamakan,” ungkapnya saat ditemui  di Gedung Nusantraa I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Pihaknya menyadari infrastruktur di Papua memang sedang dibangun untuk mengejar ketertinggalan, namun bukan berarti sektor kesehatan tidak menjadi perhatian.

Untuk itu, ia berharap pengawasan Dana Otsus bisa diperketat, karena kelemahan otonomi daerah tidak menempatkan orang yang kompeten di tempatnya atau concern-nya hanya infrastruktur bukan kesehatan. 

“Perhatian, mengedepankan kesehatan itu bagi setiap pemerintah memang berbeda-beda, belum lagi sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompeten, sehingga tentu mempengaruhi kinerja sektor kesehatan di daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinanya atas meninggalnya 63 anak di Asmat karena  gizi buruk. Gizi buruk memang masih menjadi perhatian bersama.

"Jangankan di Asmat yang daerahnya terpencil di Jakarta saja masih ada anak yang mengalami gizi buruk. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu  mensosialisasikan Gerakan Masyarakat  Hidup Sehat (Germas) untuk budayakan hidup sehat,” jelasnya. (rnm/sc)