Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Foto : Andri/Man

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan  impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga beras dapat merugikan petani. Untuk itu, pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut.

“Kita tidak ingin para petani kita yang saat ini sedang mengharapkan agar panen raya yang jatuh pada bulan Februari mendatang dengan hasil yang baik dapat menguntungkan. Dengan kebijakan impor beras dikhawatirkan membuat petani terpuruk,” katanya saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, yang dihadiri juga Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Kementerian Perdagangan memang telah memutuskan untuk membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton untuk bisa memenuhi pasokan dan menjaga stabilisasi harga.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016. Dimana dalam aturan itu Bulog ditugaskan untuk melakukan impor, dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Teguh Juwarno lalu menjelaskan agenda rapat bahwa dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini dalam rangka membahas kebijakan impor beras dan gejolak peningkatan harga beras.

“Jadi di sini kita mendengarkan penjelasan mengenai permasalahan impor beras. Agar publik tahu secara clear mengapa kebijakan ini harus ditempuh,” pungkasnya. (as/sc)