Anggota Komisi V DPR RI A. Bakri. Foto : Sofyan/Man

Anggota Komisi V DPR RI A. Bakri berharap agar apa yang dibicarakan dan telah disepakati dalam rapat gabungan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II dan Komisi III, Pimpinan Fraksi-Fraksi, Mendagri, Kapolri, Jampidum, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Ketua KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018) juga dapat dilaksanakan di tingkat bawah.

“Perlunya netralitas dari pelaksanaan pilkada mendatang. Adakan penindakan yang tegas atas apa yang dilaksanakan di bawah. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan hari ini, kadang implikasi ke bawah tidak terlaksana secara maksimal. Kita mungkin di pusat hari ini sudah bicara keseluruhan dan telah kita sepakati bersama, tapi implikasinya ke bawah kadang-kadang tidak bisa dijalankan. Saya berharap apa yang kita bicarakan dan sepakati hari ini betul-betul sampai ke tingkat bawah. Karena bagaimanapun juga yang melaksanakan, merasakan dan melakukan masyarakat bawah,” papar Bakri, politisi dari Fraksi PAN ini.

Dalam rapat gabungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik dan Keamanan sekaligus Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon tersebut, disepakati bahwa menjelang pelaksanaan pilkada serentak Jilid II tahun ini dan Pemilu (Pileg dan Pilpres) serentak pada tahun 2019 mendatang disepakati perlunya netralitas dari semua pihak termasuk aparat Kepolisian, dan ASN (aparatur sipil negara) untuk bisa menciptakan pesta demokrasi yang bebas, aman dan damai.  

“Rapat gabungan ini dalam rangka konsultasi Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II dan Komisi III, Pimpinan Fraksi-fraksi, dengan Kapolri, Jaksa, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua KPK, sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pilkada serentak 27 Juni 2018 di 171 daerah, 17 provinsi, 115 kabupaten, 39 kota. Di sini DPR perlu konsultasi persiapan agar memiliki persepsi yang sama. Kami harapkan aparat Kepolisian, dan ASN dapat menghadirkan kata netralitas saat pesta demokrasi tersebut," kata Fadli.

Tidak hanya itu, pada kesempatan itu semua pihak juga menyetujui untuk menolak adanya politik uang. Sempat dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar masyarakat melawan praktik politik uang dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak mendatang. Tidak hanya itu, ia juga meminta para calon kepala daerah untuk lebih memilih beradu konsep dibanding memberikan kampanye hitam yang saling hujat, saling hina. Hal ini semata demi mendidik masyarakat dalam berpolitik. (ayu/sc)