FKUB Penting Jaga Kebhinekaan NKRI
15-12-2017 /
KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Mustaqim menilai keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sangat penting menjadi wadah pemersatu kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Hal itu yang kemudian tercermin dalam harmoni keagamaan yang ditunjukan masyarakat Sulawesi Utara. Sehingga keberadaan FKUB harus diperkuat.
Lebih tegas, Mustaqim memberikan apresiasi terhadap indeks kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara, sehingga patut dijadikan contoh bagi daerah lain. "Indeks kerukunan umat beragama tertinggi itu di Sulut dan ini sudah sempat dibuktikan saat berlangsungnya penyelenggaraan MTQ periode lalu," ungkap Mustaqim, Kamis, (14/12) usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut Steven E. Kandouw di Manado.
Dikatakannya, penyelenggaraan MTQ beberapa waktu lalu di Manado juga melibatkan panitia yang mayoritas beragama non muslim. Meskipun kepanitiaan inti ada di bawah Kanwil Kementerian Agama. Itu jadi indikator bahwa masyarajat Manado bisa menjalin kerjasama meski dengan latar belakang agama yang berbeda.
Karenanya, FKUB yang kini menjadi andalan dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama mampu dijadikan fokus ditahun-tahun berikutnya karena mampu bekerja optimal. "Kita harap FKUB menjadi fokus karena kita tahu negara kita berbasis bhineka tunggal ika. FKUB menjadi wadah sebuah kerukunan yang menjembatani latar belakang agama yang berbeda beda. Apalagi setelah ada keputusan yg dibolehkan aliran kepercayaan jadi bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan warga indonesia," ujar Mustaqim.
Secara keseluruhan, tingkat toleransi di Sulut sangat baik. Masyarakatnya baik yang muslim dan non muslim mampu memiliki hubungan yang dekat dan mampu menunjukan sikap kerjasama yang baik dalam kegiatan pemerintahan dan non pemerintahan. Suasana kebatinan antar umat beragama sangat melekat di Sulut.
Meski beberapa waktu lalu terjadi kejadian yang mencoreng warna toleransi di Sulut seperti adanya penolakan kunjungan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, namun hal itu dapat segera diminimalisir terjadinya kontak fisik. Pemprov pun mampu bekerja cepat untuk meredam suasana sehingga dalam waktu singkat situasi kembali normal.
"Meski dulu sempat terjadi peristiwa yang mencoreng yakni penolakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Sulut, tapi sebagai Pemprov dengan cara cepat bisa memperkecil resiko terjadi benturan yang terkait kerukunan umat bergama dan dengan cepat selesai secara baik," tutup Mustaqim. (hs,mp)
