Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. foto: azka/azk

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas Visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai memberikan dampak positif dan negatif. Komisi I tetap memberikan dukungan, jika kebijakan ini berdampak positif.

“Kebijakan bebas visa untuk negara memang ada dampak posoitifnya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Khusus untuk dampak yang positif kita dorong. Untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara, kita teruskan,” kata Hasanuddin, usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Sementara untuk dampak negatifnya, lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu, ada negara yang justru malah memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kepentingan kejahatan, seperti kriminalisasi dan peredaran narkoba. Hal itu akan menjadi pertimbangan.

“Misalnya negara tertentu, ternyata dengan bebas Visa itu kunjungan turisnya melonjak dan tak ada masalah, ya bagus. Tapi ada negara yang malah bawa narkoba dan sebagainya, dan tidak ada turis, ya kita eliminasi,” tandas Hasanuddin.

Ia menambahkan, dari 167 negara itu akan dievaluasi, negara mana saja yang bernilai positif untuk kepentingan Bangsa dan Negara, dan negara mana yang memerlukan kehati-hatian. Ia enggan menyebutkan negara yang dianggap memberikan dampak negatif dari kebijakan bebas Visa itu.

“Tiap bulan ada data dari kepolisian, kalau itu menyangkut pelanggaran hukum. Kalau itu menyangkut keimigrasian, kita tanya ke Dirjen Imigrasi. Dan kemudian kita analisa, hasilnya kita serahkan kepada pemerintah. Ini masukan dari Panja Kebijakan Bebas Visa,” tandas politisi asal dapil Jabar itu. (sf,mp)