Masih Banyak Permasalahan Bidang Kerja Komisi VIII DPR Belum Tertangani di Papua
03-11-2017 /
KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan) saat Kunker ke Provinsi Papua, mengatakan kurang lebih sekitar 5 kabupaten yang belum mendapatkan PKH. Foto:Devi Iriandi
Dalam kerangka implementasi wilayah secara umum di Provinsi Papua, masih banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VIII DPR RI, diantaranya adalah mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), dimana terdapat kurang lebih sekitar 5 Kabupaten yang belum mendapatkan PKH. Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi ke Provinsi Papua.
"Padahal seharusnya semua sudah mendapatkan PKH. Ada juga satu Kabupaten yang jumlah penerimanya hanya 9 orang," ucap Diah Pitaloka di Jayapura, Kamis (2/11).
Diah menuturkan bahwa sebenarnya banyak hal lain yang ingin lebih didalami dalam kunjungan kerja Komisi VIII tersebut, seperti masalah penerapan format uang elektronik, bagaimana tanggapan masyarakat Papua mengenai hal itu. Meskipun bisa dicairkan lewat ATM tetapi tidak semua wilayah mudah menjangkau ATM, terutama untuk penduduk miskin.
"Kita juga ingin melihat pendekatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan adanya bantuan mobil konsultasi keliling terhadap korban KDRT. Bagaimana implementasinya, jika melihat masih tingginya tingkat perilaku masyarakat yang suka akan minuman keras di Papua," ujarnya.
Diah mengatakan bahwa persoalan nomenklatur dukcapil dengan Dinas Sosial yang dilakukan satu atap, menurut pengakuan Kepala Dinasnya hal tersebut sangat membantu dalam mereka memverifikasi data kemiskinan.
"Menurut saya ini juga pendekatan yang bagus. Lalu apakah kapasitas semua wilayah bisa atau tidak. Selain itu persoalan KTP Elektronik yang juga masih mengalami kendala, padahal pada awal tahun depan sudah harus terkalkulasi, mengingat sudah memasuki tahapan Pileg, Pilpres, dan juga proses Pilkada," tegasnya.
Disamping masalah tersebut, ada pula persoalan tentang koordinasi BNPB dengan Kementerian Sosial, yakni diperlukan peningkatan kapasitas Kemensos dalam membangun skema program kebencanaan," pungkas Diah. (dep,mp)/iw.
