Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Odjie/od

Terkait masalah anggaran, seringkali ditemukan tumpang tindih program, baik antar Departemen, maupun antara anggaran Departemen dengan Provinsi, atau juga antara Departemen dengan Kabupaten. Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian.

“Saya melihat pihak itu-itu saja yang mendapatkan, karena hanya mereka yang mengerti cara membuat proposal, mengerti tentang lobi, dan sebagainya. Ini perlu disampaikan oleh Menteri dalam sidang Kabinet, tentang pentingnya pendataan yang bagus di BPS, mana yang sudah mendapatkan program dan mana yang belum,” ujar Gde Sumarjaya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

Ia mengaku sudah lebih dari 5 tahun dirinya berbicara mengenai masalah tersebut. Sehingga akhirnya tujuan untuk membantu dan mendorong itu hanya segitu saja, tidak melahirkan pelaku baru lagi. Menurutnya hal itu yang akan menjadi konsen kedepan. Bappenas sebagai badan pengatur anggaran perlu diingatkan, mana yang namanya overlapping antara Departemen, Provinsi, dan Kabupaten.

“Bahkan yang lucu lagi, di Provinsi banyak sekali menyontek program yang ada di Departemen. Hanya nama dan anggarannya yang berbeda. Ini perlu menjadi pemikiran kedepan, supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih program, baik antara Departemen dengan Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten, atau Departemen dengan Kabupaten,” tuturnya. (dep,mp) Foto : Oji